KOMISI Pemilihan Umum (KPU) tengah berjuang membuat larangan mantan terpidana korupsi menjadi calon legislatif 2019. Seratus persen saya mendukung langkah progresif KPU di tengah masifnya korupsi di Indonesia.

Aturan baru tersebut merupakan tambahan. Sebelumnya, disebutkan hanya mantan terpidana narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak yang tidak boleh mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Hal itu tertuang dalam draf PKPU Pasal 8 huruf j.



KPU memang harus menjaga kualitas pemilu, khususnya dengan cara menghadirkan calon wakil rakyat yang setidaknya tidak pernah terlibat korupsi. Untuk itu, KPU mengeluarkan larangan tersebut untuk mendorong pemilu yang lebih berintegritas. Selain itu, larangan ini juga bertujuan mendorong DPR, DPD, dan DPRD yang lepas dari cap lembaga terkorup.

Rekrutmen menjadi pintu masuk yang penting bagi calon legislatif. Seperti halnya warga yang ingin melamar pekerjaan yang diharuskan memenuhi beberapa persyaratan. Termasuk keharusan memiliki surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Maka, sudah jelas untuk menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD wajib bebas dari kasus kejahatan.

Kita tentu juga tidak sepakat bila pelarangan mantan koruptor nyaleg bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Seperti dikatakan Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar, meski status koruptor, seseorang juga dipenuhi hak-haknya oleh negara misalnya hak sebagai terdakwa dan hak di pengadilan.

Namun, setelah proses itu, secara hukum dan sosial, mantan koruptor ini telah secara yuridis. Karena itu, secara etika tidak tepat seorang mantan koruptor kembali mencalonkan kembali sebagai calon pemimpin rakyat di pemilu.

Alasan bertentangan dengan HAM telah dilontarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Menkumhan enggan menandatangani draf peraturan KPU yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk maju dalam Pileg 2019.

Menurut Yasonna, PKPU tersebut bertentangan dengan UU No. 7/2017 tentang UU Pemilu Pasal 240 Ayat 1 huruf g. Aturan itu menyebutkan seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Miris jika melihat pernyataan Menkumham di tengah euforia rakyat yang membutuhkan caleg bersih dan tidak cacat hukum. Larangan mantan napi korupsi nyaleg tentu adil bagi rakyat. 

Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berlimpah dan berkualitas serta layak untuk maju sebagai caleg 2019. Biarkan putra-putri terbaik Tanah Air yang duduk di kursi wakil rakyat. Masih banyak pekerjaan lain untuk mantan narapidana korupsi, tapi bukan menjadi anggota Dewan yang terhormat.

Lembaga legislatif harus bebas dari rayap-rayap bernama koruptor kalau menginginkan masyarakat Indonesia lebih sejahtera.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR