KALIANDA (Lampost.co)-- Sejumlah tokoh masyarakat di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, mempertanyakan sikap netralitas dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Palas.

Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir terendus ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan disejumlah anggota PPK dan PPS di Lamsel, termasuk Kecamatan Palas.



Diketahui pada Selasa (27/11/2018) dan Senin (3/12/2018) sebanyak tujuh Kecamatan di Lampung Selatan, yakni Palas, Rajabasa, Sidomulyo, Candipuro, Katibung, Ketapang, dan Sragi dipanggil KPU Provinsi Lampung terkait dugaan keterlibatannya dalam memberikan dukungan kepada salah satu Calon Anggota DPR RI Dapil Lampung 1.

Tokoh Masyarakat Kecamatan Palas, Hipni mengatakan, dirinya menyayangkan adanya dugaan ketidaknetralan terhadap tujuh penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan tersebut.

"Jelas, kalau seperti ini dipertanyakan netralitas dari tujuh PPK di Lamsel. Apalagi PPK Kecamatan Palas yang merupakan daerah kami pun diduga terlibat. Persoalan ini harus diusut dan beri sanksi yang tegas," kata dia, Jumat (7/12/2018).

Menurutnya, jika dugaan ini tidak diusut hingga tuntas, maka dikhawatirkan kedepannya akan menimbulkan permasalahan kembali. Ia khawatir persoalan itu akan menimbulkan kecurigaan diantara para kontestan Pemilu 2019.

"Saya khawatir ini akan menjadi permasalahan. Kalau tidak dituntaskan, jelas akan menimbulkan kecurigaan diantara para calon legislatif lainnya. Soal netralitas kan sudah ada. Jadi, kalau terbukti lepas mereka dari penyelenggara," ujar Politikus Partai Golkar tersebut.
 
Bowo Edy Anggoro, tokoh masyarakat dari Kecamatan Palas sekaligus Politikus dari Partai PKS menjelaskan sesuai aturan yang ada bahwa penyelenggara itu dilarang untuk terlibat bersama kontestan Pemilu.

"Penyelenggara itu kan dilarang untuk terlibat, apalagi mendukung. Dan tidak pas juga kalau ada Penyelenggara melanggar. Bukannya mereka harus menjaga kondusifitas malah takutnya kontraproduktif," kata Ketua DPD PKS Lamsel itu.

Untuk itu, Bowo berharap dengan adanya dugaan itu agar bisa ditindaklanjuti secara tegas kalau ada indikasi pelanggaran kode etik. Sebab, Ia khawatir kedepannya ada yang merasa dirugikan.  

 

loading...

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR