KEJAHATAN terhadap satwa liar dilindungi, seperti perburuan dan perdagangan hewan level hukumannya mesti setara dengan kejahatan narkoba dan tindak korupsi. Namun, faktanya beberapa pelaku jual beli satwa masih divonis rendah.

Jika narkoba berdampak hanya pada manusia, perburuan satwa membuat ekosistem taman nasional terganggu. Lebih jauh, masa depan Bumi turut terancam. Jika salah satu fauna punah, akan mengganggu rantai makanan yang pada akhirnya merusak keseimbangan alam.



Pemulihan satwa ini bukan perkara mudah karena membutuhkan proses alam yang panjang. Lihat saja penangkaran satwa di sejumlah taman nasional, tidak semuanya berjalan mulus. Tidak hanya membutuhkan biaya besar, diperlukan tenaga ekstra untuk memulihkan alam.

Salah satu ekosistem satwa ada di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur. Di dalamnya hidup aneka satwa langka dilindungi seperti badak, harimau, gajah, rusa dan hewan langka lainnya. Tidak heran jika para pelaku perburuan liar sering kucing-kucingan untuk memburu hewan langka. Seperti halnya pelaku pembalakan liar yang juga sering kucing-kucingan dengan aparat.

Baru-baru ini dua pemburu rusa yang biasa beraksi di TNWK ditangkap tim gabungan Polhut dan Polres Lampung Timur, Selasa (2/4) malam. Satu pelaku melarikan diri, tapi identitas telah diketahui.

Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa hasil buruan, daging satwa yang sudah dipotong-potong. Kasus terbaru ini menunjukkan perburuan satwa liar masih marak terjadi. Lampung darurat perburuan dan perdagangan satwa.

Hampir setiap tahun ada pengungkapan kasus perburuan dan jual beli satwa di Lampung. Tahun lalu ada dua kasus perdagangan satwa. Pertama, kasus perburuan harimau sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNNBS) Tanggamus hingga jual beli bagian tubuh fauna tersebut. Kasus kedua penjualan cula badak sumatera di Pesisir Barat.

Maraknya perburuan dan penjualan satwa ini tidak terlepas dari faktor ekonomi. Harga jual bagian tubuh satwa langka ini sangat fantastis, mulai puluhan hingga ratusan juta. Tidak hanya soal keuntungan, ada kepercayaan tertentu terkait bagian tubuh fauna langka yang diyakini membawa khasiat tertentu sehingga orang memburunya.

Guna mencegah perburuan satwa, penegak hukum dan petugas di taman nasional harus meningkatkan pengawasan hingga patroli intensif. Selain upaya itu, aparatur juga harus turun mengecek jasa pengiriman barang atau ekspedisi yang kerap menjadi salah satu modus operandi perdagangan satwa.

Minimnya pemantauan dan pemeriksaan aparat keamanan maupun bea cukai membuat para penyelundup memanfaatkan celah ini. Paket ekspedisi telah digunakan para penyelundup untuk mengirimkan satwa dalam kondisi hidup atau mati. Tidak jarang ada temuan, tulisan di paket tidak sesuai dengan isinya. Misal burung ditulis ayam. Maka, pengawasan dari instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan memperketat aturan pengiriman barang ini.

Penjagaan dan pemeriksaan ketat harus dilakukan di wilayah perbatasan, seperti penyeberangan Merak—Bakauheni, Ketapang—Gilimanuk, serta beberapa pelabuhan laut yang cenderung longgar. Kesesuaian dokumen antara barang dan isi harus terus dipantau. Tidak hanya jasa pengiriman lokal, bahkan bisa saja penyelundupan hingga internasional.

Saat ini pihak yang peduli lingkungan mendorong agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan revisi Rancangan Undang-Undang UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE). UU KSDAHE sudah tidak relevan karena berusia 27 tahun dan seharusnya diubah. Ancaman pidana dalam UU itu sangat rendah sehingga tidak membuat jera para pelaku.

Publik berharap pemerintah dan DPR serius menyelamatkan lingkungan dengan mempercepat pengesahan UU baru. Perdagangan satwa harus disikapi sebagai ancaman terhadap keseimbangan alam dan membahayakan masa depan lingkungan. Alam harus dijaga sekuat tenaga, jangan dibiarkan dirusak segelintir orang karena banyak manusia yang akan menerima dampaknya. 

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR