"SEJAK digulirkan reformasi, suasana menjelang Pemilu 2019 ini paling buruk, emosional, penuh hoaks dan caci maki dengan melibatkan frase-frase keagamaan sehingga melahirkan potret paradoksal. Sebuah kebohongan yang disakralkan dan ungkapan sakral tentang kebohongan," tulis dosen UIN Jakarta Komaruddin Hidayat dalam kolomnya di Kompas (10/4).

Suasana paling buruk itu dironai ancaman tindak inkonstitusional yang dinyatakan secara verbal. Ini menegangkan situasi, dicemaskan bisa menyulut perpecahan bangsa.



Sebab itu, untuk menentramkan masyarakat dari cekaman kecemasan itu, Panglima TNI Hadi Tjahjanto dengan tegas menyatakan TNI siap "pasang badan" untuk melindungi Indonesia dari potensi ancaman yang dapat mengganggu keutuhan maupun stabilitas negara. Ia peringatkan pihak-pihak yang berani mengganggu Indonesia akan berhadapan dengan TNI.

Panglima selanjutnya menegaskan TNI siap mengamankan jalannya Pemilu 2019. Ia tegaskan netralitas TNI dalam pesta demokrasi Pemilu 17 April 2019. Politik TNI adalah politik negara.

"Saya ingin memastikan jika ada pihak-pihak yang mengganggu stabilitas politik, jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila, mengganggu UUD 1945, dan mengganggu Bhinneka Tinggal Ika, akan berhadapan dengan TNI," tegas Panglima TNI didampingi para kepala staf angkatan dan jajaran pimpinan TNI lainnya.

"Saya ulangi, akan berhadapan dengan TNI. Ingat, TNI adalah bentengnya NKRI. NKRI harga mati!" ulangnya.

Peringatan Panglima TNI kepada semua komponen bangsa itu tepat waktu, beberapa hari lagi pemungutan suara Pemilu 2019. Dengan begitu, pihak-pihak yang sempat berencana melakukan tindakan bertentangan dengan konstitusi dan mencederai demokrasi, bisa segera berpikir ulang, dan mengurungkan niat buruknya.

Para aktor intelektual diharapkan berpikir jernih untuk tidak sengaja membenturkan pendukung setianya dengan pasukan TNI. Apalagi kalau alasan mengorbankan massa pengikut itu hanya ilusi kecurangan pemilu yang dia sebar selama ini. Kemungkinan curang dalam Pemilu 2019 sangat kecil sekali.

Di TPS, semua prosesnya diawasi panwas, saksi semua partai, pemantau dalam dan luar negeri, selain warga setempat yang tidak bisa disepelekan. Semua saksi mendapat formulir hasil penghitungan suara.

Juga hadir pemantau dari 33 negara, aneka lembaga pemantau internasional, bahkan proses hitung cepat sebagai pembanding hasil hitungan KPU, dipantau utusan berbagai universitas terkemuka dunia. ***

BERITA LAINNYA


EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR