APARAT keamanan tidak akan memberi toleransi atas tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat dalam menyikapi Pemilu 2019, tegas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. TNI dan Polri akan menjaga stabilitas keamanan hingga berakhirnya seluruh tahapan Pemilu 2019.

Panglima TNI menyatakan itu didampingi Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan para pejabat TNI-Polri dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/4/2019).



"Kami tidak akan menoleransi dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi," tegas Panglima TNI.

Panglima TNI juga berterima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri dan semua pihak yang bekerja sama dalam penyelenggaraan pemilu serentak, Rabu (17/4/2019). Akhirnya pemilu berjalan aman, damai, dan lancar.

Pada jumpa pers itu, Kapolri meminta tidak ada mobilisasi massa menyikapi pemungutan suara Pemilu 2019. Ia minta semua pihak menunggu hasil rekapitulasi suara oleh KPU. Seluruh respons atas pemilu harus dilakukan sesuai dengan konstitusi.

"Kami mengimbau pihak mana pun untuk tidak melakukan mobilisasi, baik mobilisasi merayakan kemenangan atau mobilisasi ketidakpuasan," kata Kapolri. (Kompas.com, 18/4/2019)

Kapolri mengimbau semua pihak menunggu rekapitulasi resmi KPU atas hasil pilpres dan pileg. Partisipasi pemilih dalam pemilu kemarin sangat tinggi. Partisipasi tersebut salah satu yang tertinggi pascareformasi.

Setidaknya, lanjut Kapolri, sekitar 80% dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 190 juta menggunakan hak pilihnya. "Jadi siapa pun yang terpilih mendapat legitimasi yang sangat tinggi. Langkah inkonstitusional melawan kehendak rakyat, itu sama saja mengkhianati keinginan rakyat," tegas Kapolri.

Ia mengingatkan pihaknya mampu mendeteksi jika ada gerakan-gerakan inkonstitusional. Kapolri memastikan pihaknya akan menindak sesuai dengan aturan.

Terpisah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara mengenai seruan people power oleh sejumlah elite politik. Ia meminta para elite politik menerima apa pun hasil di Pemilu 2019.

"PP Muhammadiyah secara jelas menyampaikan kita harus menghormati pilihan rakyat (di Pemilu 2019)," ujar Haedar di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis. (detik-news, 18/4).

Ia mengajak masyarakat untuk menghormati KPU sebagai penyelenggara pemilu yang berwenang melakukan penghitungan surat suara. Ia juga mengajak masyarakat untuk menaati konstitusi negara.  

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR