SUKADANA (Lampost.co) – Peristiwa TKI  asal  Desa Putra Aji I, Kecamatan Sukadana, Agus Triono (28) yang tewas di negara Brunei Darussalam karena diduga bunuh diri, mendapatkan perhatian serius dari Ketua DPRD setempat Ali Johan Arif.

Atas kejadian itu, Ali Johan Arif, Rabu, 4 September 2019 meminta pihak Pemkab Lamtim dalam hal ini Dinas Koperasi  UKM dan Tenaga Kerja, dapat lebih meningkatkan pengawasan dan evaluasi  menyeluruh terkait  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.



Dijelaskan oleh Ali Johan,  warga Lamtim yang bekerja sebagai TKI di luar negeri memang cukup banyak jumlahnya. Mereka bekerja di berbagai sektor usaha di sejumlah negara seperti, Taiwan, Hong Kong, Brunei Darusalam, dan lain-lain.

Para TKI tersebut kata dia, ada yang berangkat secara legal dan juga ada yang secara ilegal. Kemudian diakui atau tidak, khusus mereka yang berangkat secara legal, ada yang sudah overstay atau habis izin tinggalnya di negara tempat mereka bekerja termasuk TKI Agus Triono yang tewas di Brunei Darusalam.

Diakui oleh Ali Johan, pengawasan serta evaluasi terkait dengan TKI itu bukan pekerjaan mudah bagi Pemkab Lamtim. Sebab biasanya para TKI tersebut khususnya yang  legal, hanya berkoordinasi  dengan pihak Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Lamtim saat mereka mengurus kelengkapan berkas ketika akan berangkat kerja ke luar negeri.

“Biasanya ya seperti  itu, dan setelah  para TKI itu berangkat  serta bekerja di luar negeri  mereka tidak pernah lagi berkoordinasi, begitu juga perusahaan pengerah jasa tenaga kerjanya, juga tidak pernah berkoordinasi  dengan pihak terkait di Lamtim,” kata Ali Johan.

Sehingga ketika muncul persoalan,  Pemkab dalam hal ini Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, sering kelabakan dan harus kesana-kemari mencari data untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dialami para TKI tersebut.

Hanya saja meski demikian,  tandas Ali Johan, pihaknya tetap meminta agar Pemkab melalu Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Lamtim agar dapat tetap meningkatkan  pengawasan dan evaluasi  menyeluruh terkait  dengan  TKI asal Lamtim.

Pengawasan dan evaluasi menyeluruh itu mulai dari proses awal pemberkasan calon TKI, PJTKI, hingga status pekerjaan dan keberadaan para TKI di luar negeri.

Hal itu tambah dia, bukan bertujuan untuk mempersulit atau ikut campur urusan para TKI, namun murni bertujuan untuk memudahkan pemantauan serta membantu para TKI jika sewaktu-waktu mendapatkan masalah atau musibah di luar negeri.

“Jadi kira-kira seperti itu, kita bukan mau ikut campur atau ikut mengatur – atur para TKI, tetapi dengan cara itu diharapkan bisa memudahkan pemantauan serta membantu para TKI jika sewaktu-waktu mendapatkan masalah atau musibah di luar negeri,” tambah Ali Johan.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

TAGS


KOMENTAR