LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 18 July
3520
Kategori Nasional
Penulis Hesma Eryani
LAMPUNG POST | Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi, KKP Luncurkan Petunjuk Teknis Online dan Help Desk Bantuan Pemerintah
Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lampost.co

Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi, KKP Luncurkan Petunjuk Teknis Online dan Help Desk Bantuan Pemerintah

JAKARTA (Lampost.co) – Guna  meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas, Kementerian  Kelautan  dan Perikanan (KKP) meluncurkan  Petunjuk Teknis  Online dan  Help  Desk Bantuan Pemerintah  di  Jakarta, Senin (17/7/2017).

 KKP mengumumkan jenis, syarat, dan jumlah bantuan yang tercantum dalam dokumen petunjuk teknis Bantuan Pemerintah KKP di tahun 2017.
Pengumuman melalui laman daring KKP (www.kkp.go.id) juga mencakup unit pengelola informasi (Help Desk Unit) untuk menjawab pertanyaan dan menampung saran, pendapat, atau pengaduan masyarakat terkait Bantuan Pemerintah KKP tahun 2017.
“Saya ingin masyarakat dapat memiliki akses langsung terhadap informasi bantuan pemerintah," kata Menteri KKP  Susi  Pudjiastuti.
Menurut Susi, semua program KKP harus diterima langsung stakeholders. "Jangan ada lagi yang main-main, dan saya tidak mau dapat laporan lagi kalau yang dapat bantuan dari KKP orang-orang itu saja," tegasnya .
Bantuan pemerintah dalam hal ini KKP merupakan program pembangunan yang diterima langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan sebagai  stakeholders KKP. Bantuan Pemerintah ini berjumlah 36 jenis yang dilaksanakan unit-unit eselon 1 KKP, seperti Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJ PRL), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJ PT), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJ PB), dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJ PDSPKP).
Di masa kepemimpinan Menteri Susi, perubahan tata kelola bantuan pemerintah KKP meliputi, antara lain pengumuman jenis, syarat, dan jumlah bantuan yang tercantum dalam dokumen petunjuk teknis bantuan pemerintah. KKP juga tidak lagi memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai yang bertujuan untuk menurunkan potensi penyelewengan.
Dengan adanya perubahan tata kelola ini, diharapkan pelaksanaan bantuan pemerintah KKP dapat terhindar dari praktik pencaloan dan penipuan, dan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menerima bantuan dari KKP.
Lebih lanjut, informasi Bantuan Pemerintah KKP Tahun 2017 dapat diakses melalui: http://kkp.go.id/juknis-bantuan-pemerintah.
LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE
  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv