LIWA (Lampost.co) -- Guna meningkatkan pelayanan di bidang perizinan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat melalui Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja setempat, Kamis (19/4/2018) menggelar rakor perizinan yang dihadiri seluruh OPD dan camat setempat. Acara dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lambar Mad Hasnurin.

Mad Hasnurin mengapresiasi kegiatan rakor ini karena pelayanan perizinan termasuk agenda penting. "Bidang ini merupakan  prioritas nasional untuk membangun tatakelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya, guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif," kata dia.



Layanan perizinan yang menjadi kewenangan bupati, kata dia, saat ini sudah harus dilimpahkan ke OPD yang menangani perizinan dengan mekanisme pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Untuk Lambar mekanisme penerima permohonan izin, memproses dan menerbitkannya telah dilakukan di satu tempat saja sehingga pemohon tidak perlu lagi datang ke beberapa OPD yaitu cukup datang ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Lambar.

Seluruh proses perizinan selam ini telah menjadi urusan kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dilaksanakan dan ditandatangani oleh kepala Dinas Perizinan sehingga tidak ada lagi izin ditandatangani oleh bupati.

Untuk menjangkau dan mendekatkan layanan kepada masyarakat, pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang saat ini sudah berjalan merupakan simpul layanan PTSP di kecamatan berkoordinasi dengan Dinas Perizinan sebagai pembina teknis sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah.

Karena itu, kata dia, diminta kepada seluruh OPD yang terlibat dalam proses perizinan agar dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk meningkatkan pelayanan perizinan.

Kemudian khusus untuk camat agar dapat meningkatkan kepedulian dan melakukan pengendali terhadap pertumbuhan bangunan gedung yang dilakukan masyarakat. Bahkan tidak segan–segan untuk menghentikan kegiatan pembangunan itu jika tidak sesuai dengan ketentuan tata bangun gedung.

Melalui rakor perizinan ini, Mad Hasnurin berharap dapat menghasilkan rumusan, yang nantinya dapat memberikan terobosan baru guna meningkatkan pelayanan bidang perizinan di Lambar.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR