LIWA (Lampost.co) -- Guna meningkatkan pendapatan daerah bagi Lampung Barat sejumlah anggota DPRD setempat, Rabu (11/7/2018) meminta agar Pemkab mengkaji kembali besaran sewa rumah dinas dan melakukan pemotongan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai yang tidak memenuhi target.

Hal itu disampaikan oleh Ismun Zani salah satu anggota Banang DPRD Lambar saat menggelar hearing bersama eksekutif dalam pembahasan Laporan Kepala Daerah atas penggunaan APBD tahun anggaran 2017 di ruang rapat utama DPRD Lambar.



Menurut Ismun, di zaman maju sekarang ini sudah tidak ada lagi sewa rumah dinas hanya Rp50 ribu, 75 ribu atau Rp125 ribu/bulan. Karena itu dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah maka diharapkan besaran sewa rumah dinas tersebut sudah saatnya dinaikan.

Selain dari sewa rumah dinas, kata Ismun, pemberian tukin bagi pegawai juga harus dilaksanakan sesuai kinerjanya dan jangan ditutup-tutupi. Apabila ada pegawai yang kinerjanya memang tidak memenuhi syarat maka pemberian tukinya haruslah dipotong dan diberikan sesuai dengan jumlah hasil kinerjanya. Ia meminta permasalahan ini jangan ditutup-tutupi.

"Hal ini disampaikan karena kami melihat ada pegawai yang kinerjanya tidak sesuai tetapi ditutup-tutupi dan tukinya tidak dipotong," jelas Ismun.

Hasil pemotongan dari tukin, kata Ismun, juga bisa digunakan untuk menambah pendapatan.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR