BANDAR LAMPUNG (Lampostco) -- Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah harus diwujudkan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Lampung. Hal tersebut yang ditekankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) saat serah terima jabatan kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (23/8/2019) di Kantor BPK Perwakilan Lampung.

Anggota V BPK RI, Isma Yatun menekankan bahwa hal yang paling penting adalah dampak transparansi dan akuntabilitas anggaran. Ia mengatakan masyarakat semakin dewasa dan paham bahwa uang yang digunakan untuk kegiatan pemerintah merupakan sebuah amanat sehingga transparansi sebuah keharusan. "Serah terima jabatan bukan sekedar acara seremonial namun memiliki arti penting terutama dalam rangka menjaga kontinunitas fungsi pelaksaan tugas BPK juga untuk membangun sinergitas sebagai stake holder dan mitra kerja BPK," katanya.



Ia juga mengatakan pihaknya mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Lampung. Menurut BPK Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang paling baik dalam hal akuntabilitas keuangannya. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Lampung bersama 12 Pemerintah /kabupaten/kota se-Provinsi Lampung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan 15 kab/kota di Provinsi Lampung menunjukkan adanya peningkatan  transparantasi dan  akuntabilitas dimana 13 pemda di Provinsi Lampung memperoleh WTP sedangkan sisanya 2 pemda mendapat  Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” katanya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan selamat datang kepada Hari Wiwoho sebagai Kepala BPK Perwakilan Lampung. Ia berharap kehadiran Hari Wiwoho akan memberikan warna, semangat serta motivasi baru dalam penyelesaian tugas di Lampung. "Pemprov Lampung telah menerapkan sistem Informasi  Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) guna mendukung pengelolaan keuangan yang baik," katanya

Ia menceritakan mulai tahun anggaran 2019, perencanaan dan pengganggaran APBD sudah terintegrasi (e-planning dan e-budgeting) berbasis standar satuan harga (SSH). Integrasi melalui aplikasi ini juga akan diterapkan oleh kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2020. "Kedepan Pemprov Lampung siap bekerjasama dengan BPK dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan pelaporan pelaksanaan pembangunan, termasuk menyelesaikan seluruh temuan hasil pemeriksaan yang menjadi kewajiban Pemprov Lampung," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR