PENOLAKAN pasien oleh rumah sakit di Tanah Air ibarat lagu lama. Penerapan sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pun belum mampu menuntaskan kasus-kasus tersebut.

Kasus terbaru, pasien asal Tulangbawang Barat, Arjuna (48), harus menelan kekecewaan setelah gagal berobat. Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung, menolak rujukan BPJS pasien rawat jalan poli bedah onkologi itu, Senin (2/7). Pihak rumah sakit beralasan jika ingin berobat pasien harus menggunakan biaya pribadi atau sebagai pasien umum.



Padahal, si pasien sudah membawa rujukan BPJS dari RSUD Menggala, Tulangbawang, yang ditujukan ke RS Urip Sumoharjo. Arjuna dirujuk untuk mengonsultasikan benjolan di payudaranya yang diduga kanker.

Langkah BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung menurunkan tim guna menelusuri dugaan penolakan pasien pengguna BPJS oleh RS Urip Sumoharjo patut didukung.

Sebab, rumah sakit maupun dokter di rumah sakit yang sudah menyetujui nota kesepahaman (MoU) dengan BPJS Kesehatan tidak boleh menolak pasien sepanjang sesuai dengan prosedur. Pimpinan rumah sakit atau tenaga kesehatan yang menolak pasien bisa dijerat sanksi pidana penjara 2 tahun dan denda Rp200 juta. Ancaman pidana dan denda itu jelas diatur dalam Pasal 190 UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan. Bahkan, dalam Pasal 32 Ayat (2) ditegaskan fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien.

Dalam keadaan darurat, rumah sakit pemerintah maupun swasta juga dilarang menolak pasien dan meminta uang muka. Kewajiban memberikan pertolongan kepada pasien ini berlaku pula bagi tenaga kesehatan seperti disebutkan dalam Pasal 59 Ayat (1).

Pelayanan kesehatan adalah hak bagi setiap warga negara sesuai dengan Pasal 28 H UUD 1945. Pelayanan BPJS juga merupakan pelayanan berjenjang dalam pemenuhan kesehatan masyarakat. Itu sebabnya, semua pihak, termasuk rumah sakit, yang merampas hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sudah selayaknya ditindak tegas.

Rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Ada standar layanan kesehatan yang harus dipatuhi. Pasien wajib dirawat secara paripurna, bukan setengah-setengah, apalagi ditolak. Ketika semua rumah sakit menjadi mitra BPJS, soal transparansi pelayanan tersebut menjadi amat penting.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR