SELAIN pengawas dan penegak hukum, polisi merupakan pengayom dan pelindung masyarakat. Sebab itu, begitu dilantik, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Irjen Tito Karnavian langsung mengeluarkan program prioritas. Tujuannya agar Polri menjadi profesional, modern, dan tepercaya (promoter).
Setidaknya ada sebelas program yang dijalankan sejak 100 hari pertama, dan pemantapan reformasi internal Polri ditaruh pada poin pertama. Baru kemudian peningkatan pelayanan masyarakat, penanganan kelompok radikal, dan pointer lainnya yang menjadi tekad agar Polri lebih baik kinerjanya.
Dari hasil berbagai survei, kepercayaan publik pada kinerja Polri dinilai semakin membaik. Nyaris separuh responden survei menyatakan kinerja Polri secara umum makin baik dibanding dengan tahun lalu. Dengan perincian, 46% semakin baik, 32,7% tetap baik, 10,5% tetap buruk, dan 10,3% makin buruk. Sementara sisanya yakni 0,4% menjawab tidak tahu.
Survei itu menggunakan tiga variabel, yakni independensi dan profesionalitas Polri, termasuk di dalamnya persoalan penyuapan dan birokrasi penyelesaian laporan. Namun, sayang program prometer dan hasil survei selalu tercoreng dengan perilaku anggota Bayangkara yang enggan menjalankan reformasi itu.
Salah satunya kasus oknum anggota Polres Pesawaran dinilai menerabas kewewenangan hingga dilaporkan Gabungan Kelompok Tani Molokh Lestari lantaran menyalahgunakan barang bukti kayu kasus pembalakan liar. Barang bukti itu diduga dibawa dari tempat penyimpanannya ke kediaman si oknum di Bandar Lampung.
Terkait dugaan penyimpangan kewenangan itu, pihak Polres setempat pun buru-buru membentuk tim investigasi internal mengusut kasus itu. Sejumlah saksi diperiksa dan menyatakan menyaksikan pemindahan barang bukti itu ke Bandar Lampung.
Bak membersihkan muka dengan kotoran, hasil tim investigasi internal bentukan Polres itu pun sudah bisa ditebak. Polres Pesawaran mengklaim barang bukti kayu sonokeling sitaan dari tersangka pembalakan liar masih utuh.
Namun, apa pun itu, Polres Pesawaran harus bisa transparan untuk mengusutnya dengan mengeluarkan perincian jumlah barang sitaan, lokasi penyimpangan dan memastikan aman. Sebab, poin pertama program Kapolri jelas reformasi internal.
Sehingga jika ada oknum yang mencoreng program reformasi dan antiprometer harus segera ditindak. Jika tidak segera ditangani serius dugaan oknum menyalahgunakan profesinya, alamat jeblok kembali kepercayaan publik atas kinerjanya.
Dalam konteks upaya membasmi pembalakan liar di Register 19 Wan Aburrahman, kasus tersebut jelas kontraprodukif dan makin menyulitkan aparat lantaran lunturnya kepercayaan masyarakat akibat ulah aparat nan jauh dari keteladanan. n

 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR