PANARAGAN (Lampost.co)-- Penegakan Hukum Terpadu ( Gakumdu) kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) telah melakukan pembahasan tahap satu atas temuan dugaan pelanggaran pemilu oleh calon legislatif (caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pemilihan (Dapil) dua yang dilaporkan panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) Lambu Kibang.

Sidang  Gakumdu tersebut berdasarkan surat laporan beregister nomor 002/TM//PL/Kab/08.14/II/2019 atas nama pelapor ketua panwascam Lambu kibang, An.Mohammad Luayyi.



"Telah dilaksanakan pembahas  tahap satu terkait temuan pembagian sembako dari Caleg DPRD dari PKB No.2 atas nama Didik Kusnadi di kantor sekertariat Bawaslu jalan raya Candra Mukti kecamatan Tulangbawang tengah," kata Ketua Bawaslu Tubaba, Midiyan, Rabu (6/2).

Pembahasan tingkat satu, dihadiri oleh seluruh Tim Gakumdu Tubaba diantaranya, Sukirman Hadi, Komisioner Bawaslu Tubaba bidang hukum dan penindakan; Holdin Hasan, komisioner Bawaslu divisi SDMO; unsur kejaksaan Negeri Tulangbawang, Purnomo dan Deby Resta Yuda; dari kepolisian polres Tulangbawang, Kanit Reskrim Polsek TBT IPDA Benny Ariawan.

Sukirman Hadi mengatakan, pembahasan tingkat satu olah Tim Gakumdu ini dilakukan untuk mendapatkan keputusan bersama dalam menentukan pasal yang akan disangkakan kepada terduga jika dugaan pelanggaran tersebut terbukti secara hukum.

Dalam persidangan, ikut diperlihatkan sejumlah barang bukti yang telah disita oleh Bawaslu Tubaba terdiri dari berbagai jenis yaitu, 4 bungkus mi Instan Rasa Soto, 1 liter minyak goreng merek Fortune, 1 Kg gula pasir, 390 Gram Diterjen Bubuk jenis Boom dan Stiker Nama Caleg atas nama Didi Kuswadi.

"Jika terbukti, terduga memenuhi ketentuan pasal - 253 ayat 1 ( Jo ) 280 Ayat 1 huruf i : setiap pelaksana,peserta dan / atau tim kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai Imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. Dan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat ( 2 ) huruf i :  Setiap Pelaksana dan / atau Tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 2 di pidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp12 juta," kata Sukirman menyampaikan opsi tuntutan atas nama Bawaslu.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR