BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- KPK RI ternyata tak hanya fokus menangani perkara free proyek dengan tersangka mantan Bupati Lampung Selatan tahun anggaran 2018, kini KPK masih melakukan pengembangan dugaan fee proyek yang diterima Zainudin Hasan, sejak tahun 2016 ketika menjabat.

"KPK mulai melakukan pengembangan dalam kasus Lampung Selatan. Kami lakukan penelusuran informasi terhadap fee proyek  lain di tahun 2016, 2017 dan 2018 di Dinas PUPR," ujar Juru Bicara PK Febri Diansyah, Rabu (10/10/2018).



Hasilnya cukup fantastis, dari penyelurusan KPK, fee proyek yang didapat dari Dinas PUPR di tiga tahun anggaran 2016--2018, diduga mencapai sekitar Rp. 55 miliar.

"Sampai saat ini Penyidik terus menyisir dan mengidentifikasi dugaan fee tersebut," katanya.

Karenanya KPK berupaya mengembalikan, kerugian negara melalui mekanisme yang ada, dari tindakan tak terpuji Zainudin Hasan dari aset negara yang dikorupsi, dengan cara melacak aset yang dimilikinya, yang diduga dibeli dari hasil setoran fee proyek, yang juga diindikasikan terjadi tindak pidana pencucian uang.

"Secara paralel, KPK perlu melakukan pemetaan aset untuk kepentingan asset recovery nantinya agar nanti jika sudah terbukti di pengadilan hingga inkracht, maka aset yang pernah dikorupsi dapat dikembalikan ke masyarakat melalui mekanisme keuangan negara," katanya 

Saat ini, untuk berkas perkara Zainuddin Hasan, Agus Bakti Nugroho, dan Anjas Asmara masih dalam tahap kelengkapan, dan total untuk perkara Zainudin telah diperiksa 50 orang saksi, dari unsur dinas, ASN, hingga pihak swasta.

"Masih penyidikan, Pelimpahan ke pengadilan dalam kasus suap mmg dilakukan bertahap,  Pemberi  yang difokuskan terlebih dahulu," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI membidik tindak pidana pencucian uang, terkait korupsi fee proyek di Lampung Selatan dengan tersangka mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hassan, Anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bakti Nugroho, Kadis PUPR Lampung Selatan Anjas Asmara, dan pihak swasta Gilang Ramadhan sebagai direktur PT Prabu Sungai Andalas.

Dari pemeriksaan KPK, beberapa uang fee proyek yang diberikan swasta ke adik ketua MPR RI tersebut, kerap dibelikan ke aset', khusunya tanah.

"Bisa-bjsa (red TPPU), pada prinsipnya selalu penambahan pasal, kalau ada buktinya termasuk TPPU," ujar wakil Ketua KPK Basaria  Panjaitan.

Dalam perkara tersebut, baru Gilang Ramadhan yang sudah dilakukan Pelimpahan tahap II, dan akan menjalani sidang di PN Tipikor Tanjungkarang, Rabu (11/10/2018)dengan nomor registrasi 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Tjk.

Sementara tiga tersangka lainnya, masih dalam kelengkapan berkas perkara, maupun pengembangan, apa ada bukti dan fakta hingga tersangka lainnya.

"Yang lain masih dalam pengembangan, pada prinsipnya KPK tidak serta Merta selesai ketika sudah OTT,misal bisa saja pengembangan ada pelaku lainnya, seperti DPRD misalnya," katanya.

 

 

 

 

EDITOR

Firman Luqmanulhakim

TAGS


KOMENTAR