SUKADANA (Lampost.co)--Massa gabungan tiga LSM, Format Astim, JPK, dan Topan RI, Kabupaten Lamtim, minta Kejari Lamtim memeriksa dan menahan dua oknum anggota DPRD Lamtim berinisial, S dan AF yang diduga terlibat korupsi dana hibah dan bansos APBD Lamtim 2018.

Permintaan tersebut disampaikan massa gabungan tiga LSM dimaksud saat berunjuk rasa di depan pintu gerbang kantor Kejari Lamtim, di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Senin (25/2/2019).



Selain menyampaikan permintaan itu, perwakilan massa melalui juru bicaranya meminta agar pihak berwenang segera mengusut tuntas dugaan korupsi dana hibah dan bansos Pemkab Lamtim tahun anggaran 2016 hinga 2018. 
Kemudian juga menuntut pihak berwenang untuk mengungkap, menangkap dan memenjarakan mafia anggaran hibah dan Bansos tahun 2018.
Serta mengaudit dan menyita kekayaan oknum yang terlibat penggelapan dana hibah dan bansos 2016 hingga 2018 tersebut.

Kepala Kejaksaan Negri Lamtim, Syahrir Harahap keluar ruangan menemui massa tersebut yang diwakili Ketua LSM Format Astim Lamtim, Syam Lero.

Syam meminta Kajari menindaklanjuti semua apa yang disampaikan serta laporan yang secara resmi akan disampaikan mengenai dugaan korupsi dana hibah dan bansos APBD Lamtim 2016 hingga 2018.

Menanggapi hal itu Kajari menerima laporan resmi yang disampaikan gabungan tiga LSM tersebut, serta akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Setelah laporan yang disampaikan resmi diterima oleh Kajari, massa gaungan tiga LSM tersebut kemudian berangsur-angsur meninggalkan gedung Kejaksaan Negeri Lampung Timur. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR