BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Komisi Informasi Provinsi Lampung mengajak kepada pasangan calon kepala daerah dan calon anggota legislatif untuk terbuka dalam memberikan informasi kepada publik. Hal itu mengingat tahun 2018 merupakan tahun politik ada Pilkada dan 2019 akan ada Pemilu Pileg dan Pilpres.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Dery Hendryan mengatakan  pihaknya mendorong kepada tokoh politik baik penyelenggara pemilu maupun para calon. Ia juga mengatakan akan ada sanksi pidana bila tidak transparan mengenai informasi publik.
"Dalam undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 51 sampai dengan 55 telah diatur sanksi pidana   berupa delik aduan," katanya kepada Lampost.co, Kamis (8/3/2018).
Ia juga mengatakan pihaknya akan menggelar deklarsi komitmen keterbukaan informasi pileg dan pilpres pada 22 maret 2018 di Ballroom Hotel Sheraton. Ia mengatakan kegiatan Deklarasi Komitmen Keterbukaan Informasi Pilkada Serentak 2018 dan Pileg Pilpres 2019 di Provinsi Lampung.
"Agenda tersebut bertujuan untuk memastikan hajat demokrasi lokal dan nasional berjalan secara transparan, partisipatif dan akuntabel sehingga melahirkan demokrasi berintegritas dan beradab," kata Mantan Ketua KPU Kabupaten Pesawaran itu.
Pada deklarasi tersebut semua pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung, Bupati/Wakil Bupati Lampung Utara dan Tanggamus, serta partai politik di tingkat Provinsi Lampung menandatangani komitmen untuk transparan, partisipatif dan akuntabel dalam setiap dan seluruh tahapan pilkada, pileg dan pilpres.
"Contoh kasusnya Camat Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Bibit Purwanto, harus duduk di kursi terdakwa gara-gara tidak memberikan informasi kepada pencari informasi. Seperti yang terungkap dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Jawa Timur," katanya. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR