MERAMBAH Mesuji karena tugas khusus dari kementerian merupakan sukacita paling dalam. Sebab, puluhan tahun berkutat di birokrasi akademik hampir saja membunuh urat nadi kepekaan sosial sebagai peneliti sosial yang terus berkembang. Mesuji menjadi pilihan sekaligus tantangan. Kabupaten ini, di samping jauh secara geografis, juga menantang jika dirasakan dari urat nadi peneliti sosial.

Beberapa tahun silam, saat kabupaten baru ini dibentuk, kunjungan pernah dilakukan. Saat itu harus menghabiskan kanvas rem dan armstir Hardtop lalu harus menembus belantara hutan serta menyeberang sungai. Ternyata, perubahan itu sekarang begitu signifikan. Jalan lebar di mana-mana. Infrastruktur pun dibuat di segala penjuru. Mesuji seperti disulap dari keterbelakangan menjadi kabupaten penyongsong masa depan.



Namun, semua itu bukan dibangun dalam sekejap, seperti Sang Kuriang atau Bandung Bondowoso, tetapi memerlukan pengorbanan aparat dan karakteristik pemimpin yang kuat. Di balik itu, ternyata ada etos kerja yang tersimpan sebagai magma, yang siap melegak kapan saja. Desain kota masa depan terpatri lekat di sini, bak pikiran Soekarno, presiden pertama RI, yang pernah merancang dan menggagas Palangkaraya menjadi ibu kota negara. Demikian juga di sini, bagaimana Mesuji dilihat pada tahun 2050 nanti oleh pemimpin yang visioner.

Etos Kerja

Sumber daya manusia tersaring secara alami. Karena tantangan alam dan iklim kerja, tidak kurang dari 500 PNS hijrah ke luar Mesuji. Ternyata, berkah dari sistem saringan alami ini menyisakan sedikit orang muda yang memiliki “kegilaan” kepada masa depan untuk bekerja demi anak-cucunya.

ASN selama ini terkenal dengan kemanjaannya akan fasilitas dan kekorupan yang menggila. Namun, hipotesis itu terbantahkan pada belantara Mesuji. ASN muda yang tersaring alami ternyata memiliki ketangguhan dalam segala bidang, baik dari tataran idea maupun tataran operasional.

Pertanyaan nakal yang tersisa adalah, “Kok bisa?” Ternyata, kata kunci semua itu adalah etos kerja. Etos kerja yang dibangun dan dibawa pemimpin utama merupakan energi positif bagi pendukung sistem untuk menggerakkan regulasi, baik secara sistem maupun secara desain. Bangunan kepemimpinan kolegial seolah merupakan desain ampuh untuk medan seberat ini.

Bangunan ideologi yang tak terbantahkan ini banyak terabaikan karena karut-marut perpolitikan negara, sehingga untuk menemukan pembeda antara meja dan kursi sering tidak mampu karena melihat sesuatu dari kakinya saja. Padahal, kaki kursi dan kaki meja itu jumlahnya berkecenderungan berjumlah sama, paling tidak sama sama empat, walaupun tidak menafikan ada yang berkaki tiga bahkan satu.

Pola berpikir diametral selama ini terbangun karena pemahaman yang mendukung begitu kuat terhadap pakem aturan yang mekanistik, sehingga berpikir di luar kotak pandora dianggap dosa. Pembangunan yang seharusnya dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat justru dianggap naif, karena keharusan melakukan tender yang berujung pada “wani piro”. Lebih ironis lagi dengan menerbitkan aturan sendiri untuk mengatur diri sendiri, sehingga apa yang dilakukan menjadi sah menurut hukum formal.

Pemimpin Langka

Berdasarkan penelusuran sosiologis, di Indonesia ini kita menemukan segelintir pimpinan daerah yang begitu concern terhadap masyarakatnya. Namun, dari begitu banyak daerah tingkat dua, ternyata tidak sampai 10 orang yang dapat kita kumpulkan.

Apa yang bisa kita lakukan pada yang sedikit ini? Pertama, beliau-beliau itu secara berkala diminta masukannya oleh presiden/gubernur langsung tanpa perantara untuk melakukan evaluasi bersama tentang apa yang sudah dilakukan pemerintah. Kedua, pada waktu pemerintah pusat atau provinsi akan membuat peraturan atau perundangan, sebaiknya beliau-beliau ini diundang untuk dimintai pemikirannya, apakah yang akan diperbuat itu betul-betul dibutuhkan atau hanya akan membebani negara.

Ketiga, orang-orang seperti ini dijadikan aset pemerintah untuk diletakkan pada posisi strategis setelah mereka menyelesaikan masa bakti pengabdian. Jika tidak, mereka akan menjadi “kepompong sosial” yang tidak ada gunanya. Keempat, pada masa menjelang masa akhir pengabdian, yang bersangkutan ada kewajiban akademik kepada Bappeda dan tim ahli daerah.

Pihak pers sebagai lembaga independen harus bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat, merekam, dan menuliskan konsep pembangunan yang sudah dilakukan serta mengevaluasi secara kritis guna dijadikan referensi pemimpin daerah itu berikutnya.

Tebaran mutiara seperti inilah yang secara akademik jika dihimpun kemudian direkonstruksi akan menjadi teori pembangunan nusantara. Sebab, di otak para pemimpin daerah seperti ini tidak pernah membayangkan Indonesia ini akan bubar pada tahun kapan. Yang ada pada konsep mereka adalah memakmurkan dan menyejahterakan masyarakatnya dengan bekerja nyata dan terukur.

Redefinisi Pejabat

Kemampuan untuk berinovasi dan berimajinasi konstruktif tidak akan memerlukan simbol-simbol keagamaan atau aliran. Kerja nyata dari pemimpin adalah salah satu indikator, dari sejumlah indikator, tingkat kepuasan warga yang dipimpin menjadi parameter. Di samping tingkat kehadiran di tengah mereka sebagai bentuk partisipasi artifisial, kehadiran ini bisa pada wilayah umum, keagamaan, atau personal.

Kemampuan berperan diri dalam masyarakat ini sering terhambat dari segi struktural dan fungsional dari pejabatnya. Dominasi Pol PP yang mengawal pejabat sering berfungsi berlebihan, sehingga tembok atau sekat antara pejabat dan rakyat menjadi semakin lebar. Atas nama keamanan, atas nama SOP, seolah dijadikan penghalalan memisahkan pejabat dengan rakyat.

Ada pengalaman menarik pada waktu penulis bertamu di satu kantor pemerintah lalu mengisi buku tamu tapi tidak menulis gelar, hanya nama. Ternyata, saya mendapatkan pertanyaan lebih dari satu jam hanya untuk meyakinkan Satpol PP. Ternyata, setelah bertemu dengan pejabatnya, petugas Satpol PP yang tadi tampak garang menjadi seperti kehilangan muka.

Revolusi 4.0 memerlukan redefinisi kembali tentang pejabat. Aspek pelayanan tampaknya tidak cukup, karena aspek pelayanan bukan hanya domain pejabat, melainkan menjadi domain semua unsur dalam rangka membawa negara ini menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi.

Menjadi perenungan kita semua. Jika Anda pejabat, bagaimanakah Anda sudah menjalankan fungsi dan peran Anda sebagai pejabat? Bagi Anda sebagai rakyat, bagaimanakah Anda sudah menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak dari regulasi fungsi jabatan? Semoga perenungan ini bisa membangunkan kita semua dari tidur panjang kita, untuk bangun, bangkit, dan berjalan menuju Indonesia masa depan yang lebih baik.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR