LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 13 July
35158
Kategori Lampung
Editor Sri Agustina
LAMPUNG POST | Tertibkan Pedagang, Satpol PP Provinsi Bersitegang dengan Satpol PP Kota
Kasat Pol PP Provinsi bersitegang dengan Kasat Pol PP Kota Bandar Lampung saat menertibkan pedagang di sekitar PKOR. (Foto:Lampost/Zainuddin)

Tertibkan Pedagang, Satpol PP Provinsi Bersitegang dengan Satpol PP Kota

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Pedagang kaki lima (PKL) yang terdapat di sekitaran Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR) Way Halim resah karena lokasi berdagangnya hendak dibongkar. Oleh karena itu, para pedagang kecil itu menginginkan kejelasan tempat mereka untuk berjualan.

Pembersihan lokasi dilakukan di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim (depan mi Aceh) oleh Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi. Hal itu dilakukan guna mensterilisasi kawasan yang akan dikunjungi Presiden RI Joko Widodo dalam menghadiri puncak perayaan Hari Keluarga Nasional, Sabtu (15/7) mendatang.

Namun, pedagang yang tengah menduduki tanah pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung itu menolak igusur dengan dalih telah memiliki jaminan untuk berdagang dari Pemkot. Proses pembongkaran memanas ketika Kasat Pol PP kota, Cik Raden mendatangi lokasi tersebut guna menghalau proses penggusuran.
Sempat terjadi perdebatan antara Kasat Pol PP Kota dengan Provinsi. Dalam perundingan itu, Cik Raden mengatakan agar Pemprov tidak merusak dan merobohkan apapun yang menjadi keinginan pedagang. Namun, jika hal itu tetap dilakukan, maka pihaknya tidak akan mendukungnya.

"Kami tidak mendukung pembongkaran ini. Itu pakai biaya mereka. Saya sudah koordinasi dengan Polresta. Harusnya, Presiden datang atau tidak, jangan sampai ada gejolak. Presiden datang kok kita jadi yang bermasalah," kata dia dihadapan Kasatpol PP Provinsi, Jayadi, Kamis (13/7/2017).

Seorang pedagang PKOR, Juminah mengatakan para pedagang setempat telah memiliki jaminan dari Pemkot tidak akan digusur, karena berdagang di wilayah aset kota. Namun, secara tiba-tiba Pol PP provinsi datang dan hendak menggusur lapak dagangannya dengan alasan sterilisasi menjelang kedatangan presiden.

"Hari ini diberitahu mau tidak mau tempat ini harus dibongkar dan di kasih waktu hingga nanti malam (kemarin). Kalau besok masih ada lagi, mau digusur pakai alat berat. Kebijakan itu jelas kami keberatan, kenapa nggak dari awal kalau tidak boleh membangun lapak ini butuh uang," kata wanita itu bersama pedagang lainnya.

Menurutnya, upaya pembongkaran itu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Namun, pilihan berat harus dilakukan pedagang dengan akan membongkarnya sendiri. "Dari pada dibongkar, barang kami rusak mending kami bongkar sendiri. Namun, kami meminta setelah kunjungan presiden selesai, kami dibolehkan dagang lagi," pintanya.

Kasat Pol PP Provinsi, Jayadim mengungkapkan area perdagangan di sepanjang jalan dan trotoar merupakan hal yang ilegal. Sebab, tidak memiliki izin dan melanggar peraturan yang ada.

"Sebetulnya jika menyadari, ini ilegal dan izinnya pun tidak jelas. Mereka dagang di sini tanpa izin, kami ini melaksanakan penegakkan perda bisa dilihat kan kalau seperti ini tidak rapih dan ini kehormatan provinsi kalau dilihat presiden seperti apa coba. Pemkot itu tidak menegakkan peraturan. Di Indonesia peraturannya sama, berdagang di jalan dan trotoar itu tidak boleh, tetapi ini kok boleh, ada apa?," ujarnya.

Dia menegaskan usai pembongkaran itu pihaknya tidak akan memperbolehkan kembali pedagang berjualan di lokasi itu. Namun, Jayadi berjanji akan merelokasi pedagang itu ke tempat yang sesuai saat seluruh kawasan PKOR telah rapi. "Kalau sudah teratur pedagang itu akan ditampung lagi ke dalam, tetapi harus dirapikan dulu semuanya. Dimana wilayah pedagang dan untuk olahraga," pungkasnya.

LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE
  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv