BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Waykanan mendakwa Muhlidin (34), Kepala Kampung Negarabatin dan Sekertarisnya Wahyudi (51), dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31/199 sebagaimana diubah dan ditambah ke dalam UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Menurut Jaksa Penuntut Umum Kejari Way Kanan Idwin Saputra, dalam surat dakwaannya, keduanya  melakukan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015.  Keduanya  turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara.
Dalam dakwaannya, Jaksa menyebut Kampung Negarabatin, Way Kanan menerima bantuan Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Dana Desa Rp451 juta. "Muhlidin dan Wahyudi waktu itu mengusulkan pencarian dana tersebut, Muhlidin sebelumnya sudah membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk kegiatan tersebut," ujar Jaksa Idwin dalam surat dakwaannya.
Selain TPK yang dibentuknya, Muhlidin dan Wayudi juga membentuk tim penyusun kerja pemerintah di kampung tersebut. " Terdakwa Muhlidin di  tim itu menjadi ketua, sedangkan Wayudi menjadi sekertarisnya," kata JPU.
Selanjutnya dalam pembentukan tim itu dalam rapat dibahas dan disetujui dana ADK dan ADD tahun 2015 di Kampung Negarabatin digunakan untuk enam item pengerjaan, yakni perinciannya bidang penyelenggara pemerintah kampung sebesar Rp191 juta, pembangunan Rp189 juta, pembinaan masyarakat kampung Rp37 juta, dana pemberdayaan kemasyarakatan Rp31 juta dan dana tak terduga Rp200 ribu.
Jaksa mengatakan dana tersebut masuk ke dua rekening Muhlidin. Namun, jaksa menyebut Muhlidin menyalahgunakan kewenangannnya. Pada kenyataannya hampir seluruh dokumen baik dokumen berupa pengajuan maupun dokumen pertanggungjawaban pengelolaan dana APBK yang dibuat dan diajukan hampir seluruhnya palsu atau fiktif.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR