RADIKALISME merupakan suatu prediktor penting bagi tumbuhnya aksi terorisme. Istilah terorisme itu sendiri, menurut Krueger, adalah aksi kekerasan terencana dan bermotif politik yang dilakukan suatu kelompok atau agen rahasia terhadap sasaran tertentu yang umumnya dimaksudkan untuk memengaruhi opini publik.

Istilah terorisme sejatinya bukan merupakan sebuah istilah baru. Istilah terorism dipopulerkan Presiden Amerika Serikat George W Bush pasca-terjadinya penyerangan secara sistematis terhadap menara kembar (WTC) di New York pada 11 September 2001.



Terorisme, menurut Crenshaw (1986:13), adalah suatu aksi kekerasan sistematis dan purposif yang dirancang untuk memengaruhi pilihan politik setiap individu atau aktor, lebih dari sekadar menimbulkan korban atau kerusakan material. Individu dapat menjadi pelaku teroris melalui proses radikalisasi, individu tersebut mengadopsi pemahaman penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Aksi Teroris

Di Indonesia, pasca-bergulirnya Reformasi 1998, telah banyak terjadi aksi terorisme berupa pengeboman tempat vital dan keramaian. Mulai dari dengan aksi bom bunuh diri hingga bom buku. Diawali Agustus 2000 di depan Kudebes Filipina hingga pada puncaknya terjadinya Bom Bali I dan II pada 22 Juli 2000 dan 1 Oktober 2005 yang menghebohkan dunia internasional.

UU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang menyatakan terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Seseorang dalam pengertian itu dapat bersifat perorangan, kelompok, orang sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.

Usai serangan bom di Paris dan semakin melemahnya posisi ISIS di Irak dan Suriah, wacana akan bahaya terorisme semakin mengemuka. Hal ini disebabkan beberapa anggota ISIS yang berasal dari luar Timur Tengah, termasuk Indonesia, telah pulang ke negaranya masing-masing. baik karena tertangkap dan dideportasi maupun yang kembali ke Indonesia karena merasa perjuangan membela tegaknya panji-panji Islam juga dapat diteruskan di Indonesia. Yang terbaru, serangan bom bunuh diri terhadap tiga gereja di wilayah Surabaya, Jawa Timur.

Bentuk Terorisme

Dalam praktiknya, tindakan terorisme yang mengarah kepada tindakan radikal ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, terorisme yang merusak jiwa atau nyawa dengan melakukan bom bunuh diri, penembakan, atau pembunuhan massal. Teroris jenis ini nyata tindakannya dan dapat diidentifikasi dengan jelas, tidak hanya melalui penampilan individu, tetapi juga pada tindakannya berupa bom bunuh diri yang memakan korban jiwa.

Berikutnya, tindakan terorisme yang lebih mengarah kepada kerusakan nonfisik berupa penghilangan situs-situs budaya, moral, dan hak-hak asasi manusia. Terorisme jenis ini termasuk terorisme yang lembut tindakannya (soft act), tidak tampak secara kasat mata, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya lebih massal dan massif. 

Teoris jenis kedua inilah yang hingga kini belum ada mekanisme ampuh untuk menghentikannya oleh negara. Karena pelaku terornya tidak secara vulgar dinyatakan, mereka bersembunyi di balik kewenangan yang melingkupinya karena termasuk pejabat negara atau orang yang berpengaruh dalam menentukan kebijakan negara.

Teroris jenis ini dapat penulis nyatakan dengan mereka yang mencuri uang negara melalui tindakan KKN, pelaku eksploitasi hasil bumi yang tidak mengindahkan lingkungan, dan pembuatan produk hukum yang tidak prorakyat.

DPR dan Teroris

Pasca-amendemen UUD 1945, terjadi pergeseran kekuasaan dari executive heavy menuju ke legislative heavy. Hampir semua elemen negara mulai dari pembentukannya hingga penempatan orang yang duduk di dalamnya harus melibatkan anggota DPR RI. Bahkan, isu yang sedang santer sekarang melalui kewenangannya DPR membuat aturan bahwa bisa dipidana bagi mereka yang mengkritik anggota DPR (lihat UU MD3 Pasal 122 huruf k).

Pasal ini dapat digunakan anggota DPR untuk menjerat masyarakat umum yang mengkritik anggota DPR atas kinerjanya yang tidak memuaskan. Sebab, norma merendahkan kehormatan anggota DPR/MPR masih sangat umum dan menimbulkan multitafsir. Bagi mereka yang antikritik, kritik oleh masyarakat dapat dianggap merendahkan kehormatan DPR/MPR.

Bahkan, jauh sebelum itu, melalui PP 18/2017 tentang hak kewenangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD para wakil rakyat di daerah mendapatkan kenaikan tunjangan. Untuk wakil rakyat di pusat (baca DPR) melalui RAPBN 2016 telah mengajukan kenaikan tunjangan kinerja yang besarnya mencapai Rp1,1 triliun. Selain itu, melalui Permendagri No. 6 Tahun 2017, bantuan keuangan parpol di daerah juga mengalami kenaikan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Mereka-mereka inilah sesungguhnya yang disebut dengan teroris. Teroris berdasi yang sering kita panggil dengan sebutan anggota Dewan yang terhormat. Namun, akibat ulah mereka, kemiskinan, kesenjangan pembangunan, kebodohan, munculnya pseudeo demokrasi, dan ketidakadilan muncul di permukaan yang menjadi embrio lahirnya aksi-aksi kekerasan, baik fisik maupun nonfisik, demi tercapainya keinginan.

Menghadapi teroris sejenis ini tidak hanya memakai teori perlindungan hukum oleh negara, tetapi lebih pada bagaimana membuat rakyat menjadi cerdas dan kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah dan memilih wakilnya di legislatif. Rakyat tidak lagi hanya bisa mengutuk, tetapi mereka harus meningkatkan SDM mereka.

Sebab, mengutuk dan marah saja terhadap tindakan wakil rakyat sekarang tidak menyelesaikan masalah, selama belum terciptanya suksesor wakil rakyat yang berintegritas dan berkapabilitas. Terakhir, meminjam istilah yang dipopulerkan Presiden AS Abraham Lincoln, “My loyality to my party will end when my loyality to my country begin”.

Maka itu, sudah seharusnya para wakil rakyat mampu dan dapat mempraktikkan kata-kata ini dalam kehidupan sehari-harinya sebagai anggota Dewan. Dengan demikian, terorisme yang berawal dari perampokan uang rakyat dan berujung pada perampokan hak hidup warga negara menjadi terkikis habis dari bumi Indonesia. Wallahualam bissawab.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR