KOTABUMI (Lampost.co) -- Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sampai saat ini belum mendapatkan jawaban atas surat yang dikirimnya, terkait dengan ketidakhadiran orang nomor dua di Lampura atau wakil bupati, mulai dari Pemrov Lampung sampai dengan Kemendagri. Sebab, merekalah yang memiliki kewenangan dalam memberikan tindakan hukum atau sanksi kepada wakil bupati yang sebentar lagi demisioner itu.

"Sampai dengan saat ini kita masih menunggu surat itu, karena telah kita layangkan lama. Baik itu ke pemerintah provinsi maupun pusat, dan semua keputusan muaranya ada di Gubernur Lampung yang menjabat saat ini. Saya tidak mengetahui persisnya bagaimana, karena tidak ada sepatah katapun tanggapan dari dari sana (pemprov, red)," kata Inspektur Kabupaten Lampura, Mankodri, Jumat (22/3/2019).



Menurut Mankodri, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor.12/2017 telah jelas aturannya, yang menyebutkan bahwa bila kepala daerah sedang tidak ditempat atau izin meninggalkan tempat lebih dari 7 hari, harus sepengetahuan gubenur karena wakil bupati sifatnya adalah jabatan publik. "Dan ini telah didengar oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi bahkan ditindaklanjuti. Karena mereka disini beberapa waktu lalu, namun belum ada kabar beritanya. Semoga dengan adanya informasi ini dapat segera ditindak lanjuti, sebab ini adalah keluhan masyarakat banyak," terangnya.

Terkait dengan permasalahan randis, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan lintas OPD. Guna mencari solusi akan keberadaan kendaraan roda empat yang sempat menjadi topik pembahasan hangat di masyarakat itu. Sehingga tidak menimbulkan persepsi buruk yang berkembang di luar.

"Inikan jabatan beliau belum berakhir, kami pemerintah juga tidak diam. Tetap menggali informasi di lapangan, kita tunggu saja dalam waktu dekat dipastikan akan ada kabar. Dan kami minta masyarakat untuk terus bersama-sama dalam mendukung segala program pemerintah saat ini," tambahnya.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR