BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penghargaan peringkat III nasional kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung atas tata kelola pelaksanaan program dekonsentrasi SMA. Selain itu, pusat juga mengganjar Lampung dengan peringkat III nasional atas kinerja program dana alokasi khusus (DAK) sekolah menengah atas (SMA).
Penghargaan berupa piagam dan piala tersebut diterima Pemprov Lampung pada 1 Desember 2017 di Hotel Grand Keisya, Yogyakarta. Peringkat I tata kelola pelaksanaan program dekonsentrasi SMA diraih Jawa Barat dan peringkat II diraih Gorontalo, sedangkan peringkat I kinerja program DAK SMA diraih Sulawesi Tengah dan peringkat II Kalimantan Barat.
Penghargaan diberikan atas ketepatan pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan kegiatan. Kemudian atas ketepatan penyampaian laporan realisasi bulanan melalui Sistem Informasi DAK (Simdak). Bahkan, Lampung dinilai tercepat dalam pengadaan barang penunjang pendidikan SMA/SMK di seluruh Indonesia.
"Alhamdulillah, ini prestasi pertama jajaran Dinas Pendidikan sejak kewenangan pengelolaan SMA beralih ke provinsi pada 1 Januari 2017. Saya minta prestasi ini dapat ditingkatkan," kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, Selasa (5/12/2017).
Atas dua prestasi itu, Pemerintah Pusat memberikan apresiasi berupa kenaikan dana dekonsentrasi dan DAK SMA dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Saat kewenangan pengelolaan SMA/SMK beralih, Pemprov Lampung mendapat dana dekonsentrasi Rp54 miliar yang dibagi untuk SMA Rp29 miliar dan SMK Rp25 miliar.
Pada tahun anggaran 2018, Lampung mendapat tambahan dana hingga 400% yakni Rp192 miliar. Perinciannya, SMA mendapat alokasi Rp126 miliar, SMK Rp63 miliar, dan sekolah luar biasa Rp1,3 miliar. "Dengan penambahan dana ini, insya Allah seluruh SMA dan SMK se-Lampung tahun depan dapat dana bantuan perbaikan gedung dan sarana belajar," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Sulpakar.
Besarnya kenaikan dana swakelola tersebut, lanjut Sulpakar, bakal mempercepat program Gubernur Ridho Ficardo-Wakil Gubernur Bachtiar Basri dalam memperpendek jurang kualitas lulusan SMA/SMK di perkotaan dan pelosok. Saat ini, ada enam kabupaten yang kualitas pendidikannya jomplang dengan daerah lain, yakni Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, dan Mesuji. "Seluruh dana tersebut swakelola di masing-masing sekolah," kata Sulpakar.
Dari hasil pengelolaan dana dekonsentrasi 2017, rencananya Pemprov Lampung membuka 29 kelas baru pada tahun pelajaran 2018/2019 pada tujuh kabupaten. Kelas baru tersebut ditargetkan mampu menampung tambahan 1.044 siswa baru. Penambahan ini membuat Lampung memiliki 333 sekolah negeri, terdiri dari 101 SMK negeri dan 232 SMA negeri. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR