TINDAKAN mengemplang pajak oleh pelaku bisnis wisata Bukit Mas dan Puncak Mas Cottage and Resto dapat menjadi preseden buruk bagi seluruh wajib pajak di Lampung. Perlu ada terapi kejut berupa sanksi tegas dari penegak hukum.

Masih lekat dalam ingatan kita kasus pengemplangan pajak senilai Rp6,6 miliar yang dilakukan Direktur dan Komisaris PT Kedaton Agri Mandiri, Deusti dan Sidik Purnomo. Deusti divonis 1 tahun 4 bulan penjara oleh PN Tanjungkarang. Sedangkan Sidik dijerat Pasal 9 Ayat (1) juncto Pasal 43 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dengan ancaman 6 tahun penjara.



Keduanya abai dan berkonspirasi tidak menyetorkan pajak perusahaan distributor pupuk sejak Januari 2011—Desember 2012 senilai Rp6,6 miliar. Konsekuensi hukum ini tentu akan berlaku sama terhadap para pengemplang pajak lainnya.

Sesuai dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajaklah yang menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Pelanggaran terhadap regulasi tersebut tentulah memiliki konsekuensi hukum. Pada kasus pelaporan pajak, sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar tergolong ringan, hanya berupa denda. Sedangkan bagi yang tidak membayar pajak, sanksi yang didapatkan bisa berupa pidana.

Di Bandar Lampung, regulasi perpajakan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor: 9 Tahun 2015. Pada Pasal 174 Ayat (1) disebutkan wajib pajak bisa diancam sanksi pidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak dua kali lipat dari nilai pajak terutang, baik yang tidak dibayar maupun kurang dibayar.

Tidak dapat dimungkiri bila pajak merupakan tonggak pembangunan. Tanpa pemasukan pajak, pembangunan bakal macet. Itu sebabnya Pemkot pada 2017 menargetkan pendapatan asli daerah hingga Rp779 miliar. Namun, hingga akhir tahun target tersebut tak tercapai. Dampaknya sejumlah pembangunan mandek bahkan terutang. Fenomena ini tentu tak terlepas dari kesadaran wajib pajak membayar pajak penghasilan, baik badan maupun perorangan.

Bukit Mas dan Puncak Mas termasuk dua institusi swasta yang mengemplang pajak. Investor baru tergerak setelah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menjerit dua tempat wisata itu melalaikan kewajiban. BPPRD menyebut keduanya tidak kunjung membayar pajak sejak beroperasi, Januari 2017—April 2018. Padahal, Pemkot telah melayangkan surat peringatan. Tagihannya berkisar Rp50 juta—Rp70 juta per bulan.

Dari data itu dapat dikalkulasi pajak yang harus dibayar sekitar Rp1,120 miliar lebih. Angka itu tentulah sangat fantastis. Jika dipakai untuk membangun jalan lingkungan, hampir 10 titik jalan dengan panjang masing-masing 50—100 meter dapat terlapisi hotmix. Atau jika dana itu untuk program kesehatan, ribuan warga akan mendapat pengobatan gratis. Sebab itu, pantaslah pengemplang pajak mendapat terapi kejut berupa sanksi tegas dari penegak hukum.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR