BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Ratusan tenaga kerja PT Hanjung Indonesia (PTHI) menggelar aksi di halaman kantor DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Rabu (11/10/2017). Para buruh tersebut menuntut agar anggota parlemen itu dapat menyelesaikan permasalahan status kepegawaian pada perusahaan yang tengah mengalami krisis dan terancam pailit itu.

Tim 11 PTHI, Ari Joni, menjelaskan perusahaan alat berat asal Korea Selatan dalam setahun terakhir mengalami persoalan yang terancam pailit dan tengah berproses di Pengadilan Niaga Jakarta. Permasalahan itu pun secara langsung berdampak pada 150 karyawan PTHI.



"Upah kami dibayar setengah dan masih banyak lagi yang harus diselesaikan perusahaan itu terkait hak pekerja seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," kata Ari dalam aksinya.

Dia melanjutkan, persoalan hak pekerja itu dimulai saat PTHI  merumahkan karyawannya sejak 2 Januari 2017 dengan alasan perusahaan tidak berproduksi dan telah dimohonkan pailit oleh salah satu krediturnya. Atas hal itu, perusaahaan melakukan pemotongan upah pekerja sebesar 50 persen sejak bulan April hingga kini.

Menurutnya, para pekerja meminta untuk memperjelas status kepegawaiannya dengan dilakukan pemecatan. Sebab, dengan terikatnya kontrak di perusahaan itu, maka pekerja tidak dapat mendaftar pekerjaan di industri lainnya. Namun, dengan adanya pemecatan itu, dia pun meminta untuk dibayarkannya pesangon.

"Kami minta dikeluarkan saja, karena kalau kami masih terikat tetapi hak dan upah tidak diberikan, maka bagaimana pendapatan kami. Lebih baik pindah kerja, melamar ke tempat lain. Namun, dengan masih terikat, tidak mungkin perusahaan lain mau menerima kami. Kami ingin hak kami dipenuhi sesuai dengan ketentuan," ungkapnya.

Namun, selama proses pemailitan itu sudah terdapat pemindahan aset perusahaan, seperti alat-alat berat dan mesin yang dikeluarkan lingkungan perusahaan. Hal itu terjadi di tengah permasalahan PTHI yang belum memperoleh putusan resmi dari Pengadilan Niaga Jakarta.

"Dari berbagai persoalan itu, kami memohon kepada Gubernur, Ketua DPRD, dan Dinas Tenaga Kerja dapat membantu kami mendapatkan hak kami sebagai pekerja," ujarnya.
Aksi tersebut ditanggapi serius anggota Komisi V DPRD yang melanjutkannya ke ruang rapat. Pimpinan rapat Elly Wahyuni mengatakan ditengah impitan utang perusahaan, kebutuhan kreditur dan karyawan memiliki posisi yang sama untuk diberikan.

Pihaknya pun berjanji mencarikan solusi terbaik secepatnya dengan memanggil pihak terkait, seperti Bea Cukai, Presiden. direktur PT Hanjung Jakarta, Disnakertrans, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). "Kami dengarkan permasalahan mereka. Kami akan tindak lanjuti, segera rapat internal dan menyampaikan ke pimpinan," ujarnya.

 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR