KOTA AGUNG (Lampost.co)-- Rekrutmen pegawai honorer atau tenaga kerja swadaya (TKS) baru di Tanggamus rawan terjadi kolusi, nepotisme dan berpotensi merusak  anggaran daerah. Sehingga perlu dicermati melalui analisis kebutuhan tenaga pegawai agar hal ini tidak berdampak kepada pemborosan anggaran.

Hal itu dikatakan pengamat kebijakan publik Unila, Dedi Hermawan, bahwa pemerintah telah melakukan warning mengenai pembatasan rekrutmen tenaga honorer. Untuk kasus di Kabupaten Tanggamus, seharusnya hal itu bisa disikapi sejalan atas adanya aturan tersebut. Dengan menghentikan rekrutmen kecuali jika ada kebutuhan-kebutuhan yang krusial, katanya kepada Lampost.co, Minggu (10/9/2017).



"Kemudian, yang kedua adalah rekrutmen TKS ini sangat rawan dengan kolusi dan nepotisme. Disamping itu juga syarat dengan pemborosan anggaran, sebaiknya maksimalkan dahulu kinerja pegawai yang sudah ada," ujar Dedi. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR