KPU Lampung berjanji akan konsisten untuk mencoret sejumlah calon legislatif bermasalah. Keputusan ini dilakukan setelah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat atas daftar caleg sementara yang telah dirilis oleh penyelenggara pemilu tersebut.

Dalam uji publik yang dilakukan hingga 22 Agustus lalu, ada beberapa laporan yang masuk terkait rekam jejak para celag. Ditemukan ada caleg yang ternyata bekas narapidana kasus korupsi, mantan napi narkoba, bekas pelaku kejahatann seksual, dan terlibat pidana lainnya.



Padahal dalah Peraturan KPU No.20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, partai dilarang untuk mengusulkan caleg yang pernah terlibat kasus korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual anak. Partai politik sudah diberi waktu untuk menyampaikan klarifiksi terkait laporan publik yang mempermasalahkan celagnya.

Tanggapan partai telah disampaikan mulai 21-31 Agutsus. Sejumlah parpol tetap ngotot mempertahankan caleg bekas napi koruptor dan mantan pelaku penyalahgunaan narkoba. Upaya ngotot ini menunjukkan bahwa parpol tidak memiliki niat membenahi demokrasi.

Berdasarkan catatan KPU, untuk DPRD Lampung terdapat enam caleg bermasalah. Tiga caleg terindikasi terlibat kasus korupsi yakni dari Golkar, PAN, dan Demokrat. Satu caleg terindikasi terlibat kasus narkoba dari Gerindra, satu caleg terindikasi terlibat kasus asusila dari Golkar, dan satu caleg terindikasi terlibat kasus utang-piutang pribadi dari Demokrat.

Di beberapa kabupaten juga ditemukan caleg bermasalah. Misalnya calon anggota DPRD Pesawaran dari PDIP yang merupakan terpidana kasus korupsi, caleg PDIP di Pringsewu dan caleg NasDem Lampung Utara terindikasi pernah terpidana kasus narkoba.

Saat ini kewenangan untuk mencoret caleg yang melanggar aturan PKPU tersebut menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pasalnya parpol tidak bersedia mengganti calegnya meski tidak memenuhi syarat pencalonan, terutama karena pernah terbukti melakukan tindak pidana.

Kita dukung penuh KPU untuk memfilter caleg bermasalah agar tidak lolos DCT. KPU harus berani dan jangan takut dengan tekanan parpol dalam mencoret calon anggota DPRD yang pernah terlibat kasus hukum.

Semangat aturan KPU tersebut adalah bagaimana lembaga legislatif diisi oleh orang yang penuh integritas dan mempunyai moral. Bagaimana kita bisa mempercayakan jabatan publik yang begitu penting dalam mengatur hajat hidup orang banyak kepada mereka yang pernah terbukti lancung.

Pihak yang tidak setuju dengan PKPU itu berlasan bahwa maju sebagai caleg adalah hak semua orang sehingga tidak bisa dibatasi. Alangkah baiknya mereka yang memang berniat maju sebagai pejabat publik untuk sadar diri terhadap kejahatan yang pernah dilakukan sebelum menuntuh haknya sebagai warga negara.

Negera ini masih memiliki Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Aturan ini seharusnya menjadi pedoman bagi semua parpol dalam menyaring calegnya termasuk menempatkan orang dalam mengisi jabatan struktural di internal lembaganya.

Sudah saatnya publik disuguhkan calon-calon pemimpin dan calon pejabat yang bersih dan berprestasi sehinggga kontenstasi demokrasi kita lebih berbobot. Kompetisi pemilu adalah milik orang yang memiliki rekam jejak tanpa cela karena pada akhirnya mereka akan menjadi teladan kita.  

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR