JALAN merupakan infrastruktur terpenting untuk kelancaran distribusi perangkat dan bahan pembangunan, selain distribusi logistik antardaerah. Untuk itu layanan prima dari penyelenggara jalan menjadi keharusan dalam bernegara.

Hal itu sesuai dengan amanah UU No.  38/2004 tentang Jalan. Pada Bab II Pasal 3 huruf C dan D, tegas menyatakan tiap tingkatan pemerintah wajib mewujudkan peran penyelenggara jalan untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat.



Namun, kita prihatin, bahkan amat prhatin atas pengelolaan jalan di Lampung. Bagaimana tidak, sepekan terakhir di jalan nasional pada bypass Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung terjadi dua kecelakaan kendaraan. Secara tidak langsung dua kecelakaan itu terkait dengan buruknya kondisi jalan.

Kecelakaan pertama pada Kamis (22/3), tabrakan beruntun terjadi di Tarahan melibatkan enam kendaraan dengan jumlah korban jiwa enam orang. Kemudian kecelakaan terjadi Jumat (30/3) tabrakan kembali terjadi di sekitar depan Mapolsek Kedaton, melibatkan dua kendaraan walau tidak ada korban jiwa.

Dugaan penyebab kecelakaan itu adalah akibat kerusakan jalan, membuat pengendaraan harus bersusah payah menghindari lubang di tengah rasa lelahnya. Kerusakan makin menjadi setelah datangnya air hujan yang menggenangi jalan, akibat kurangnya drainase atau juga kualitas konstruksi jalan yang kurang baik.

Untuk itu, kerusakan jalan harus segera diperbaiki. Misalnya Pemprov Lampung  menganggarkan Rp300 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan. Namun yang dilakukan Pemprov hanya sebatas perbaikan jalan yang dikelola Pemprov.

Untuk jalan bypass Soekarno-Hatta merupakan jalan nasional yang dikelola Kementerian PU-Pera. Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung mengajukan permohonan perbaikan jalan itu kepada Pemprov, untuk kemudian diteruskan ke kementerian melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU-Pera.

Dengan begitu, berarti perbaikan dilakukan setelah permohonan sampai di BBPJN kemudian dianggarkan kementerian, barulah pelaksanaan. Jika perjalanan surat-menyurat itu memakan waktu satu pekan, kemudian proses perencanaan anggaran dua bulan, dan proses prapelaksanaan tiga bulan. Maka perbaikan jalan bakal baru terjadi setahun ke depan.

Jujur kita katakan penantian satu tahun tersebut terbilang lama dan amat berisiko. Jika dalam sepekan saja terjadi dua musibah kecelakaan di jalan, dalam satu tahun, potensi atau risiko kecelakaan di jalur rusak berlubang itu mencapai angka 96 kemungkinan terjadinya tragedi kecelakaan.

Kita tentu tidak ingin ada lagi jatuh korban. Sesuai dengan regulasi, layanan prima jalan tetap harus segera dilakukan. Berarti Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota seharusnya dapat menyegerakan perbaikan dengan alokasi dana darurat perbaikan. Dengan begitu, jatuhnya korban akibat jalan rusak dapat diredam semaksimal mungkin.

Publik hanya berharap jalan bagus untuk menunjang sistem perekonomian mereka. Tentunya selain perbaikan jalan, aparat hukum juga dapat menegakkan kepastian hukum tentang ukuran kendaraan yang dapat melalui suatu jalan. Sehingga ke depan, tidak ada lagi kecelakaan di jalan akibat rusaknya jalan alias tidak terwujudnya layanan prima penyelenggara jalan. n

PENULIS

Tim Redaksi Lampung Post

TAGS


KOMENTAR