Abu Umarali
KOTA AGUNG (Lampost.co) --  Seluruh program kegiatan pembangunan yang diusulkan beserta anggaran dalam kepentingan penyelenggaraan pemilu dipastikan tidak akan dapat berjalan jika APBD Perubahan 2017 tidak disahkan.
Pasalnya, kedudukan peraturan daerah (perda) tidak dapat diubah melalui peraturan bupati (perbup) yang posisi hukumnya lebih rendah.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tanggamus Hilman Yoscar mengatakan seluruh kegiatan yang diusulkan di APBD Perubahan tidak dapat dilaksanakan tanpa pengesahan lebih dahulu. Hal itu jelas karena kedudukan perbup yang lebih rendah dari perda.
 Oleh karena itu,  tanpa pengesahan APBD Perubahan tidak mungkin penganggaran semua kegiatan itu bisa dicairkan. "Kecuali pada awal penggunaan APBD murni kita memakai perbup berdasar pada APBD tahun sebelumnya atau 2016, maka bisa diubah dengan perda. Kalau dibalik tidak bisa," tegasnya, Rabu (11/10/2017).
Adapun rangkaian kegiatan yang dimasukkan APBD Perubahan tahun ini di antaranya meliputi sejumlah usulan kegiatan infrastruktur, dana hibah bagi sejumlah pihak dalam proses penyelenggaraan dan pengamanan pemilu serta pembayaran retensi di satuan kerja. "Termasuk soal PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD tidak bisa dibayarkan," jelasnya.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR