KOTABUMI (Lampost.co) -- Inspektorat Kabupaten Lampung Utara telah merekomendasikan beberapa aparatur sipil negara (ASN) setempat yang tersangkut pidana dengan putusan hukuman ingkrah dari pengadilan diatas dua tahun atau lebih, diberhentikan. Bagi mereka.

"Ini sesuai dengan PP No.53/2010, kalau telah diputuskan bersangkutan bersalah dan dijatuhi hukuman diatas dua tahun pasti kita berikan sanksi tegas. Berupa pemberhentian tanpa permintaan sendiri atau dipecat," kata Inspektur kabupaten Mankodri melalui ponselnya, Kamis (6/9/2018).



Beberapa diantara ASN yang terjerat tindak pidana di Lampura, menurut Mankodri telah ada beberapa diantara yang dipecat. Mulai dari tindak korupsi sampai dengan penyalahgunaan narkoba. Dan saat ini pihaknya tengah menunggu proses hukum selanjutnya dikenai terhadap dua orang oknum ASN, seorang camat lalu dan pegawai negeri beberapa saat lalu.

"Kalau sekarang ditempat kita ada pegawai terkena tersangkut tindak pidana, baru-baru ini terjadi. Kita saat ini tengah menunggu proses hukum dari aparat penegak hukum, kalau memang sudah ada vonis nanti kita rekomendasikan kepada BKPSDM," terangnya.

Saat disinggung mengenai berat-ringannya hukuman diberikan, kata dia, sesuai PP Nomor. 53/2010 mulai dari tingkat sedang sampai berat. Tergantung masa hukuman yang dijatuhkan pelaku pelanggaran, khususnya mereka ASN tersandung masalah tindak pidana.

"Sanksinya macam-macam, mulai dari penundaan kenaikan pangkat, penundaan gaji, sampai dengan terberat berupa pemecatan secara tidak hormat," tegasnya.

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR