Jakarta (Lampost.co) -- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menegaskan perlu parameter jelas terkait Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada 2020 yang melarang pemabuk, pezina, dan pejudi nyalon. Aturan dikhawatirkan menimbulkan masalah.

"Selama parameter tidak jelas, kami tidak setuju," kata Rahmat dikutip dari Antara, Selasa 8 Oktober 2019.



Rahmat menjelaskan di daerah tertentu membolehkan minuman keras. Persoalan ini berpotensi memunculkan diskriminasi jika tidak ada parameter yang jelas serta bisa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Ia menjelaskan parameter yang jelas, salah satunya dibuktikan dengan dokumen. Seperti surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang memuat sejumlah aturan yang harus ditaati.

"Itu kan jelas parameternya. Kalau zina, dokumennya apa? Pengakuan orang? Kalau ada
putusan di Pengadilan, ada dokumen SKCK silakan," papar dia.

Rahmat juga mempertanyakan seandainya ada calon kepala daerah yang ingin bertobat atau tidak akan melakukan perbuatan tercela. Ini juga perlu dibuktikan.

"Saya enggak mau mabuk lagi, ah, itu bagaimana? Apakah semua orang enggak mau seperti
itu? Wong mantan narapidana saja bisa mencalonkan diri," tambah dia.

Dia meminta KPU membuat parameter yang jelas jika memuat larangan-larangan perbuatan itu dalam PKPU Pilkada 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik rancangan Peraturan KPU (PKPU) untuk pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Dalam rancangan PKPU tersebut, Penyelenggara Pemilu melarang pelaku perbuatan tercela untuk mencalonkan diri di kontestasi pilkada.

Aturan itu tertuang dalam draf perubahan PKPU Pencalonan Pilkada. Dalam Pasal 4 huruf j disebutkan Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon kepala daerah dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya tidak melakukan perbuatan tercela yang meliputi judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkotika, berzina dan atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Komisioner KPU, Wahyu setiawan mengatakan KPU berencana menambahkan satu aturan lagi, yaitu melarang pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) nyalon pilkada.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR