KOTA AGUNG (Lampost.co)--Kabupaten Tanggamus meraih Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terbaik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten seprovinsi Lampung. Hal itu diungkapkan pada  Musrenbang RKPD Provinsi Lampung, bertempat di Swissbell Hotel, Bandar Lampung, Rabu (11/4/2018).

Acara bertema Memantapkan Pertumbuhan yang Berkualitas, Berdaya Saing dan Berkeadilan itu dibuka Menteri dalam Negeri Cahyo Kumolo dan  dihadiri Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno, Kapolda Lampung, Danrem, Ketua DPRD Provinsi, Kejati, Kepala Pengadilan Tinggi, Pj. Bupati Tanggamus Zainal Abidin dan seluruh bupati seprovinsi Lampung, Instansi Vertikal, Kepala OPD Provinsi, Kepala Bappeda kab/kota, Perguruan Tinggi dan tokoh masyarakat.
Atas penghargaan tersebut, Kabupaten Tanggamus akan mewakili Provinsi Lampung diajang tingkat Nasional. Sedangkan untuk Terbaik II diraih  Kabupaten Lampung Barat dan Terbaik III Kabupaten Lampung Selatan. Pj. Bupati Tanggamus Zainal Abidin menerima secara langsung trofi dan piagam penghargaan yang diserahkan oleh Mendagri.
Dalam sambutannya, Mendagri Cahyo Kumolo mengatakan, perencanaan pembangunan harus disusun secara matang dan terukur. Disamping itu, program pemerintah pusat harus berjalan seiring dan sikron dengan program ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Kemudian yang kedua, pemerintahan Jokowi memperkuat otonomi daerah. Dan Lampung merupakan provinsi yang sangat strategis," ujarnya. 



Mendagri menambahkan, dalam sebuah pemerintahan daerah bukan hanya terbatas Bupati, tetapi didalamnya ada Kepolisian, TNI AD, Angkatan Udara dan Laut, Kejaksaan, Pengadilan dan ada DPRD Provinsi, kabupaten/kota. Maka dalam pelaksanaan pembangunan harus menjadi satu kesatuan dengan turut melibatkan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarkat, media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
"Saya juga berharap agar pemanfaatan dana desa secara optimal, begitu juga percepatan sertifikat tanah," kata dia. 
Mendagri juga menegaskan supaya ASN bersikap netral dalam proses pelaksanaan Pilkada Gubernur maupun Pilkada Bupati. Kepada Pjs. Gubernur Lampung dipersilahkan untuk mengisi 7 kepala OPD yang kosong dengan mengajukan izin kepada Kementerian agar program-program provinsi dapat berjalan dengan baik.

"Terakhir diminta kepada seluruh kepala daerah untuk memprioritaskan pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan dan air bersih," katanya. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR