TANGGAMUS (Lampost.co) -- Kabupaten Tanggamus menjadi wilayah percontohan implementasi kawasan berikat hortikultura nasional. Di bawah binaan PT Great Giant Pineapple (GGP), petani Tanggamus mampu memproduksi pisang mas kualitas ekspor di lahan milik sendiri.

Asisten Deputi Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti, mengatakan pemerintah melihat petani memiliki potensi besar untuk menambah devisa negara. Karena itu, Kementan dan Kemenkeu akan memberikan fasilitas kawasan berikat kepada kabupaten-kabupaten penghasil komoditas ekspor untuk pembebasan pajak barang masuk.



Adapun 13 kabupaten/kota yang akan mendapat fasilitas kawasan berikat tersebut yaitu Madiun, Pacitan, Ponorogo, Blitar, Bondowoso, Nganjuk, Magetan (Jawa Timur); Jembrana (Bali); Humbang Hansudutan dan Mandailing Natal (Sumatera Utara); serta Benermeriah (Aceh) dan Lingga (Riau).

Yuli menjelaskan beberapa kabupaten/kota telah menunjukkan progres positif, seperti Jembrana akan siap tanam pada Oktober mendatang, Blitar pada Januari, dan Bener Meriah sedang tahap proses persiapan lahan. Sementara yang lain dalam proses memastikan kembali status lahan dan pemantapan regulasi.

"Targetnya di tahun 2020 kita mulai fokus menanam minimal di luasan lahan 200 hektare setiap kabupaten, tidak lagi terpecah di 10 lahan terpisah. Nantinya tidak hanya dikembangkan di 13 kabupaten/kota, tapi mencakup wilayah lain," ujar Yuli dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Kawasan Berikat Hortikultura di Gedung Training Centre PT Great Giant Pineapple (GGP), Terbanggibesar, Lampung Tengah, Kamis (29/8).

Komoditas yang akan dibudidayakan oleh petani adalah pisang berbagai varietas yang disesuaikan dengan karakteristik lahan di wilayah masing-masing. Sebab, permintaan pasar ekspor untuk komoditas ini masih sangat tinggi, sehingga masih banyak dibutuhkan lahan untuk menanamnya.

"Selain itu, potensi lokal seperti Magetan ada buah pamelo. Pacitan punya jeruk keprok juga kita dorong untuk ekspor. Dari awal sudah didesain, petani menanam disesuaikan dengan permintaan, produksi akan dibawa ke mana, hulu sampai hilir sudah direncanakan dengan matang," katanya.

GGP akan menjadi off-taker dari kerja sama ini. GGP akan memfasilitasi kebutuhan benih, pupuk, dan pestisida petani serta membeli semua hasil produksi. Kerja sama ini diyakini mampu meningkatkan pendapatan petani, mendorong ekonomi daerah, dan menekan defisit neraca perdagangan yang saat ini mencapai 1,9 miliar dolar.

Supriyono Loekito, Guava and Other Fresh Fruits Plantation Assc Director GGP, memaparkan dengan luasan lahan 33 ribu hektare, saat ini GGP memberikan kontribusi ekspor sebesar 400 juta dolar per tahun. Jika ke depan kemitraan dengan petani mampu diimplementasikan di 33 kabupaten/kota se-Indonesia dengan masing-masing luasan lahan 1.000 hektare, ia optimistis paling tidak negara akan memeroleh tambahan devisa sebesar 800 juta dolar.

"Dari hortikultura, kita bisa menyumbang devisa negara dengan memberdayakan masyarakat dan menggunakan lahan-lahan milik masyarakat tanpa adanya penguasaan lahan oleh perusahaan. GGP sebagai off-taker akan membina dan pada akhirnya petani bisa menghasilkan produk dengan kualitas sama dengan yang dihasilkan perusahaan," ujar Supriyono.

Adapun beberapa aspek teknis yang harus disiapkan oleh kabupaten/kota calon kawasan berikat, paling tidak tersedia lahan yang cukup dengan kemiringan tidak lebih dari 8% agar memungkinkan masuknya mekanisasi. Mekanisasi menurut Supriyono tidak hanya bicara soal alat berat, namun juga pemrosesan pascapanen.

Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, Sony Isnaini menjelaskan Tanggamus menjadi cikal bakal pengembangan pisang mas di Lampung. Di bawah bimbingan GGP petani dari delapan kecamatan yang tergabung dalam Koperasi Tani Hijau Makmur mampu menghasilkan pisang kualitas ekspor. Meski volume ekspor dari petani masih sangat kecil, sekitar 1/2 kontainer per minggu, ini menjadi kebanggaan bagi petani dan pemerintah daerah.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR