KOTABUMI (Lampost.co)--Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, M Rizki menampik kabar pembatalan surat keputusan Plt Bupati, Sri Widodo melakukan mutasi pejabat beberapa waktu lalu.

"Surat yang beredar itu bukan pembatalan atau pencabutan SK mutasi  dilakukan Plt Bupati, melainkan penarikan yang telah diajukan beliau (Plt Bupati)," kata dia melalui ponselnya, Jumat (1/6/2018).
Menurut Rizki, surat keputusan tersebut bukanlah surat pembatalan mutasi dilakukan oleh Plt Bupati Lampura yang dinilai cacat hukum itu oleh kalangan masyarakat disana. Melainkan merupakan bentuk ketaatannya dalam menjalankan saran pemerintah pusat.
"Kalau masalah pembatalan, itu hak preogratif Plt Bupati Lampura. Jadi nanti kita lihat saja bagaimana keputusan finalnya, "terangnya.
Dalam surat berita acara kesepakatan bersama Dirjend Otda Kemedagri dilaksanakan, Kamis (28/5/2018), yang beredar luas di media sosial itu menyebutkan Plt Bupati Lampura, Sri Widodo telah menyetujui pencabutan SK roling pejabat eslon III dan IV serta berjumlah 227 pejabat. Dalam SK Nomor : 821.23/40/38-LU/2018 dan No.821.22/39/38. LU pertanggal 28 Mei 2018.
Hal itu juga diperkuat dengan surat hasil rapat penataan Personel Pemkab Lampura pasca dilayangkannya surat pembatalan mutasi oleh Plt Bupati sendiri. Dalam keputusan bersama itu  Kemendagri bersama pemerintah provinsi akan turun langsung meninjau pelaksanaan di lapangan pada Senin, 4 Juni 2018.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR