Taji Anggota DPD

 



PERUBAHAN UUD 1945 menciptakan perubahan besar pada badan perwakilan di Indonesia. Semula Indonesia menganut sistem monokameral. Namun, atas perubahan konstitusi tersebut maka sejak 1 Oktober 2004, menjadi bikameral atau dua kamar terdiri dari DPRD dan DPD yang mewakili kepentingan daerah.

Penerapan sistem bikameral melalui lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki beberapa tujuan. Pertama, menciptakan sistem checks and balances antarlembaga perwakilan. Kedua, adanya unsur perwakilan mewakili kepentingan daerah. Ketiga, keterwakilan itu memiliki fungsi parlemen juga untuk kemajuan daerah.

Namun, semangat DPD memperjuangkan kepentingan daerah masih jauh panggang dari api. Sejak terbentuk 14 tahun silam, peran lembaga ini masih berkutat pada dialektika penguatan peran dan fungsinya sendiri. Dan yang paling mendapat sorotan publik kian banyaknya anggota DPD yang merapat dari partai politik.

Pada perebutan empat kursi senator asal Lampung, 35 orang telah mendaftarkan diri dalam sistem pencalonan, Kamis (26/4). Namun, dari jumlah tersebut baru 17 tokoh dinyatakan berkasnya lengkap, 12 lainnya berkas pencalonannya dikembalikan. Sedangkan enam lainnya belum juga menyerahkan berkas.

Pihak KPU menyatakan usai pendaftaran dan penyerahan dukungan, penyelenggara akan melanjutkan proses verifikasi jumlah dukungan dan sebaran pendukung para calon senator. Selanjutnya memverifikasi administrasi dan analisis dukungan ganda. Proses verifikasi tersebut dimulai 27 April—10 Mei 2018.

Dalam verifikasi administrasi penyelenggara akan melihat status pendukung yang diserahkan kepada KPU. Penyelenggara akan melihat apakah pendukung para calon senator  berasal dari TNI/Polri, ASN, kepala desa atau perangkat desa lainnya. KPU juga akan melakukan cross check KTP para pendukung.

Harus kita akui untuk menjadi anggota senator tidaklah mudah.

Syaratnya, bakal calon paling sedikit menyertakan bukti dukungan 3.000 pemilih yang tersebar di delapan kabupaten dam kota di Lampung. Calon yang memiliki jumlah suara terbanyak pertama hingga keempatlah yang akan menjadi pemenang.

Karena itulah, segenap rakyat Indonesia termasuk di Lampung berharap kinerja DPD pada periode mendatang melalui Pemilu 2019 dapat lebih optimal terutama mengawal kepentingan- kepentingan daerahnya. Para senator yang mewakili daerah termasuk Lampung harus lebih bertaji memperjuangkan kepentingan daerah. 

Para senator yang terpilih kelak harus mampu mengoptimalkan peran mereka membela kepentingan daerah. Terlebih, UU MD3 yang baru disahkan Februari lalu memberi kewenangan lebih bagi DPD memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah. Kewenangan ini diharapkan meminimalisasi berbagai perda yang dibatalkan lantaran tidak memiliki sinergi dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi.

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR