AGAMA dan politik menjadi dua hal yang membayangi Indonesia saat-saat ini. Terlebih menjelang pemilihan umum, mulai dari pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, hingga pemilihan presiden. Pengalaman Pilgub DKI Jakarta tahun lalu yang diwarnai politisasi agama jangan sampai terulang.

Emosional massa yang mudah terpancing jangan dimanfaatkan untuk menggalang dukungan membawa-bawa isu agama. Indonesia yang memiliki penduduk beragam suku, budaya, juga agama harus menjaga harmonisasi menghadapi tahun-tahun politik ini.



Sebagai kandidat kepala daerah, tentu segala upaya dilakukan untuk bisa menuntaskan syahwat berpolitiknya untuk berkuasa. Tidak terkecuali membawa-bawa isu agama. Padahal masalah agama ini amat sensitif, bahkan bisa menyulut konflik.

Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa  mengharamkan tempat ibadah sebagai sarana kampanye seluruh kandidat yang mengikuti Pilkada 2018 memanglah tepat. Termasuk mengingatkan para kandidat berhati-hati saat membawa tokoh agama untuk menarik perhatian masyarakat saat berkampanye. 

Memang tidak semestinya mencampuradukkan urusan politik dengan agama. Meski berpolitik pun mesti dilandasi dengan agama. Sebab, siapa pun yang terpilih dalam ajang pilkada secara agama akan dimintai pertanggungjawaban perbuatannya di dunia. 

Beberapa daerah di NKRI pun sudah menggaungkan fatwa MUI tersebut. Seperti MUI Lampung, Banten, Jawa Barat, Kabupaten Tegal-Jawa Tengah, dan Kabupaten Bengkayang-Kalimantan Barat yang telah mengharamkan kampanye di tempat ibadah.

Fatwa MUI ini pun sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2017 dan Pasal 69 Huruf i Undang-Undang 10/2016 tentang Pilkada yang mengatur larangan kampanye menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Sanksi bagi siapa pun yang melanggar aturan ini tertera dalam Pasal 187 Ayat (3) UU yang sama. Hukumannnya, yaitu pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100 ribu atau paling banyak Rp1 juta.

Sayangnya, sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, sanksi hanya berlaku bagi pelanggaran melakukan kampanye pemilihan bupati/wali kota. Semestinya, penetapan sanksi pada pilgub pun memiliki payung hukum sehingga bisa diterapkan. 

Adalah tugas lembaga penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu mengawal masalah ini. Juga harus ada aturan tambahan mengatur soal sanksi pelanggaran ini. Jangan biarkan ada celah lolosnya sanksi tersebut bagi pelanggar. Masyarakat harus jeli dan tidak mudah termakan isu-isu yang membawa perpecahan bangsa.

Kandidat dan tim pemenangan harus fair, tidak memolitisasi agama untuk mencapai kekuasaannya. Jangan penuhi negara ini dengan polemik berbau SARA. Sementara perbaikan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial justru kian terabaikan. n

PENULIS

Tim Redaksi Lampung Post

TAGS


KOMENTAR