NARKOBA tidak mengenal usia dan status sosial. Pengaruh obat terlarang ini bisa menjerat siapa pun termasuk mereka yang mendapat sebutan sebagai yang mulia, hakim. Kala narkotika menguasai, runtuhlah semua nama baik dan kemulian hakim.

Kasus penegak hukum terlibat narkoba membelit mantan hakim PN Tulangbawang M Yudi Saputra. Yudi awalnya diamankan di sebuah rumah dinas di Menggala pada 18 Januari lalu karena bersama dengan perempuan yang bukan pasangan sah. Tidak hanya itu hakim tersebut diduga juga mengonsumsi sabu-sabu.



Akibat peristiwa tersebut Majelis Kehormatan Hakim atau MKH kemudian memecat secara resmi Yudi dari posisi sebagai hakim, Selasa (30/4). MKH melibatkan hakim Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Meski posisi sebagai hakim dicabut, status aparatur sipil negara Yudi masih melekat.

Setelah kasusnya mencuat, Yudi sudah dibebastugaskan dan ditempatkan di Bagian Umum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Sementara status sebagai PNS menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara bukan menjadi ranah Pengadilan Tinggi atau MA. Dalam kasus Yudi tidak ada tidak pidana yang dilakukan, hanya sebagai pencandu sehingga melanggar kode etik hakim.

Kasus hakim mengonsumsi narkotika bukan pertama kali di Lampung. Tahun 2017, seorang hakim di PN Liwa, Firman Affandy, ditangkap polisi atas kepemilikan sabu-sabu. Berbeda dengan Yudi, status hakim dan ASN Firman sudah dicopot. Pasalnya Firman tertangkap tangan dengan barang bukti narkoba sehingga terlibat pidana dan divonis 15 bulan penjara.

Berdasar pada keterangan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Lampung, mantan hakim PN Menggala itu memiliki rekam jejak sebagai pemakai narkoba. Namun, salama ini tidak ada langkah tegas dalam menindak hakim tersebut.

Sangat disayangkan tidak ada upaya lanjutan dari polisi hingga BNNP untuk menindaklanjuti kasus narkoba sang hakim. Misalnya untuk mengusut dari mana asal sabu-sabu yang didapat hakim. Apakah Yudi hanya sebatas pencandu atau terlibat jaringan narkoba. Jika pun ternyata hanya pencandu, perlu ada upaya rehabilitasi terhadap yang bersangkutan sehingga bisa disembuhkan.

Berdasar pada data Komisi Yudisial, sidang MKH yang digelar sejak 2009—2017 itu telah menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian tetap terhadap 31 hakim. Dari 49 sidang MKH, ada 22 laporan karena praktik suap dan gratifikasi. Kasus perselingkuhan dan pelecehan juga yang banyak disidangkan, yaitu 17 perkara. Kasus lain berupa indisipliner (5), narkoba (3), manipulasi putusan kasasi (1), dan pemalsuan dokumen (1).

Langkah MKH memecat Yudi sudah tepat, meskipun sangat terlambat. Apalagi proses pengusutan kasusnya tergolong lambat, sejak Januari hingga April. Ini perlu menjadi evaluasi bagi MA dan KY untuk lebih responsif dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan para hakim.

Jangan sampai prosedur yang begitu lambat ini membuat wibawa lembaga pengadilan turun di mata publik. Seharusnya institusi peradilan 

menunjukkan keseriusannya dalam menjaga integritas dan moralitas para hakim.

Dengan sederet kasus narkoba hingga korupsi yang menjerat para wakil tuhan ini, kepada siapa lagi keadilan di dunia ini bisa diharapkan? Hakimlah yang menjadi benteng terakhir keadilan. Ketukan palunya bisa memutuskan apakah hak hidup seorang akan dirampas atau tidak.

Sangat vitalnya peran hakim, membuat profesi ini menuntut pribadi yang memiliki kejernihan pikiran dan kedalaman hati dalam memaknai hukum serta perundang-undangan. Jika pikiran dan akal sudah terpapar virus narkoba, masih layakkah mereka memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Untuk itu, pengawasan terhadap hakim harusnya dilakukan lebih ketat dan tegas. Pemeriksaan urine mereka harus lebih rutin dilakukan untuk mengantisipasi adanya hakim yang ternyata pecandu. Jangan sampai keadilan hukum dirusak dengan syahwat narkoba oknum hakim.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR