Naypyidaw (Lampost.co) -- Aung San Suu Kyi memecah sikap diamnya atas krisis Rohingya di Myanmar. Ia berkata, pemerintah masih perlu mencari tahu apa masalahnya sebenarnya. Bahwa sudah muncul tudingan dan tuduhan balasan yang harus diselidiki.

 



Lewat pidato publik pertamanya, sejak tindakan keras tentara terhadap minoritas Muslim Rohingya dicap "pembersihan etnis" oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dia menekankan bahwa pemerintahnya baru sebentar berkuasa. 

"Saya menyadari fakta bahwa perhatian dunia difokuskan pada situasi di negara bagian Rakhine. Sebagai anggota PBB yang bertanggung jawab, Myanmar tidak takut terhadap pengawasan internasional," tegas Suu Kyi.

"Kami juga khawatir. Kami ingin mencari tahu apa masalahnya sebenarnya. Ada tudingan dan tuduhan balasan. Kita harus mendengarkan mereka semua. Kita harus memastikan tuduhan tersebut didasarkan pada bukti kuat sebelum kita bertindak," katanya di Ibu Kota Myanmar, Naypyidaw, seperti disitir Guardian, Selasa 19 September 2017.

Aung San Suu Kyi mengklaim mayoritas pedesaan di Rakhine tidak terkena dampak kekerasan. Dia katakan, militer -- yang telah dituduh melakukan pembakaran dan pembunuhan tanpa pandang bulu -- sudah diperintahkan supaya menahan diri dan menghindari kerusakan tambahan.

Hingga kini, Suu Kyi belum berbicara secara terbuka mengenai krisis tersebut sejak kekerasan baru meletus pada 25 Agustus. Kendati dalam sebuah panggilan telepon ke Presiden Turki dia mengatakan: 'teroris' berada di balik sebuah 'gunung es hoaks' mengenai situasi tersebut.

Melalui nada yang berbeda dalam pidatonya, dia sebutkan bahwa 'sangat prihatin' atas penderitaan orang-orang yang terjebak dalam konflik.

"Kami khawatir mendengar jumlah Muslim yang melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh," katanya. 

"Kami ingin mengetahui mengapa eksodus ini terjadi," pungkas peraih Nobel Perdamaian itu.

Dia memperingatkan tindakan akan diambil terhadap siapa pun 'terlepas dari ras atau posisi politik yang melawan undang-undang, aturan lahan, atau melanggar hak asasi manusia".

Selama pidato tersebut dia menyebut nama Rohingya hanya sekali, mengacu pada kelompok militan bersenjata Tentara Pembebasan Arakan Rohingya (ARSA).

Aung San Suu Kyi telah banyak dikritik - termasuk oleh sesama peraih Nobel -- karena tidak menentang kekerasan yang menargetkan Rohingya, sebuah kelompok minoritas yang tertindas.

Dia mendesak dunia agar melihat Myanmar secara keseluruhan dan mengaku 'sedih' bahwa masyarakat internasional terkonsentrasi pada satu di antara banyak masalah di negara ini.

Suu Kyi telah bungkam dalam pertumpahan darah di negara bagian Rakhine yang disebut komisaris HAM PBB sebagai 'contoh tentang pembersihan etnis'.

Penolakannya buat membela Rohingya dan mengecam operasi tentara yang menyebabkan hampir 400.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh membingungkan banyak pendukungnya di seluruh dunia. Apalagi yang mengidolakan peraih Nobel karena perjuangannya yang panjang melawan kekuasaan militer.

Setelah bertahun-tahun kecamuk kekerasan komunal antara orang Rohingya yang dianiaya dan penganut Budha di Rakhine, gelombang kekerasan kembali meletus pada Agustus. Ketika itu, pasukan keamanan melancarkan serangan balasan besar-besaran sebagai tanggapan atas serangan terkoordinasi oleh militan Rohingya.

Aksi pembunuhan telah mengungsikan 30.000 etnis Rakhine lainnya serta juga umat Hindu. Suu Kyi membatalkan rencana kunjungan ke Sidang Majelis Umum PBB di New York dan juru bicaranya Zaw Htay mengatakan kepada wartawan menjelang pidato Selasa bahwa dia akan 'mengatakan kepada dunia kenyataan sebenarnya'.

Banyak di Myanmar yang mayoritas beragama Budha -- termasuk beberapa biksu Budha yang mengidap Islamofobia -- mengatakan bahwa Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh.

loading...

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR