JAKARTA (Lampost.co) -- Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan indeks perilaku antikorupsi di Indonesia membaik. Namun persepsi masyarakat terhadap kebiasaan korupsi mengalami kemunduran.

Sebanyak 29,94 persen masyarakat memaklumi kebiasaan praktik suap dalam penerimaan aparatur sipil negara (ASN). Persentase itu meningkat signifikan dari tahun lalu yang hanya 10,62 persen.



"Pada tahun 2019 masyarakat semakin permisif di lingkup publik. Peningkatan terbesar terjadi pada variabel memberi uang atau barang dalam proses penerimaan pegawai negeri," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di Gedung BPS, Pasar Baru, Jakarta, Senin, 16 September 2019.

Persentase masyarakat yang menganggap wajar ASN menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga juga meningkat dari 20,74 persen menjadi 22,52 persen.

Memberi uang kepada calon pemilih saat pilkades, pilkada, atau pemilu juga dianggap wajar. Hal ini tercermin dari survei tahun lalu yang sebesar 19,08 persen menjadi 21,34 persen pada 2019.

"Persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap istri yang menerima uang tambahan dari suami di luar penghasilan tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut meningkat dari 22,52 persen (2018) menjadi 25,56 persen (2019)," ungkap dia.

Perilaku lainnya, memberi uang kepada polisi dalam pengurusan STNK, SIM, SKCK dinilai lumrah. Survei menunjukkan kenaikan presentase dari 24,52 persen menjadi 26,88 persen di 2019.

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR