LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 28 May
11525

Tags

LAMPUNG POST | Surat Pencucian Dosa
Ilustrasi. antaranews.com

Surat Pencucian Dosa

TIDAK ada ruang dan waktu lagi agar negeri ini bebas dari praktik suap dan korupsi. Buktinya? Untuk urusan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata bisa diperjualbelikan dengan harga damai.
Memalukan sekali! Pada Jumat (26/5/2017), dua auditor utama BPK tertangkap menerima suap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain auditor, ikut ditangkap juga Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Sugito. Urusannya apa? Mereka terlibat kasus suap dalam pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) yang dikeluarkan BPK untuk Kemendes PDTT pada 2016.
Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan jual beli opini dari lembaga BPK karena memang setiap instansi ditargetkan mendapat opini WTP agar kinerja program reformasi birokrasinya berhasil. Jika tidak mendapat predikat di bawah WTP, program reformasi birokrasinya dinilai tidak berhasil.
Tidak itu saja, selembar surat berisi opini WTP dari BPK sebagai ajang pencitraan kepala daerah, dan pembersihan dosa-dosa birokrat agar tidak dicap makan uang rakyat alias korupsi. Mau buktinya? Dalam sidang pembacaan korupsi megaproyek KTP-el, terungkap, untuk memuluskan proyek Rp5,9 triliun, pejabat Kemendagri menyuap auditor bernama Wulung sebesar Rp80 juta agar memperoleh penilaian opini WTP.
Setelah menerima uang, BPK memberikan opini WTP terhadap pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil tahun 2010. Itu kata Ketua Jaksa KPK Irene Putri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, Kamis (9/3/2017). Kalau begitu ada praktik korupsi dong, sehingga terjadi ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan. Faktanya? Hemm.... Tanya kepada auditor BPK, kalau tidak percaya.
Masih menurut Koordinator Divisi Investigasi ICW tadi, penyajian laporan keuangan yang tidak memadai sehingga BPK tidak bisa memberikan opini WTP. Auditor dan pejabat BPK juga tidak kuat melihat segepok uang,  disuap agar bisa mengubah atau memberikan opini WTP. Di situlah auditor BPK bekerja di ruang remang-remang, menyalahgunakan laporan keuangan, yang tadi tidak memenuhi standar—disulap menjadi apik dan baik.
Pendapat yang sama juga diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Dia mencontohkan pencapaian kualitas terbaik pada laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 melalui opini WTP dari BPK bukan berarti tidak ada masalah. Bagi auditor sendiri, seperti dikatakan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, rekomendasi pemberian opini hanya berdasarkan hasil temuan pemeriksaan. 

***

Presiden Joko Widodo menilai kinerja pembantunya dari hasil rekomendasi BPK.  Oleh sebab itu, sangat wajar apabila pejabat negara atau pejabat daerah yang memimpin lembaga ramai-ramai berupaya meraih opini WTP dalam pengelolaan keuangan. Paling tidak, polisi dan jaksa tidak akan mengutak-atik lagi laporan keuangan karena korupsi. Amankan!
Untuk hasil audit reguler BPK terhadap kementerian, lembaga atau pemerintahan di daerah, juga banyak yang kebenarannya diragukan. Kerap ditemukan audit terhadap penggunaan anggaran di sejumlah lembaga, BPK memberi opini WTP, tetapi faktanya terjadi korupsi beranak pinak, mengakar, dananya mengalir ke mana-mana.
Berdasar pada hasil investigasi Forum Independen untuk Transparansi Anggaran (Fitra), bahwa sejumlah lembaga yang mendapat opini WTP dari BPK justru melakukan korupsi. Seperti di Kementerian Keuangan yang meraih opini WTP. Faktanya, banyak pegawai pajak terbukti menilap duit dan memanipulasi data pajak.
Lalu, masih ingat kasus korupsi Wisma Atlet dan Hambalang? BPK memberi label WTP kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Padahal lembaga itu sarang korup. Di Lampung saja,  APBD Bandar Lampung yang meraih WTP setiap tahun. Dana sertifikasi guru dan tukin tidak dibayarkan, membangun proyek infrastruktur—harus mengutang dulu ke bank.
Lebih heboh lagi, ketika Kementerian Agama yang meraih WTP. Namun di situ, ditemukan korupsi dana pengadaan Alquran. Kesenjangan antara hasil audit BPK dan fakta terjadinya korupsi berakibat buruk. Publik tidak akan percaya lagi dengan hasil audit BPK.  Oleh karena itu, prosedur dan metode audit harus dibenahi. Auditornya juga disumpah untuk tidak menerima suap.
Penyebab lain? Sering salah membuat laporan keuangan. Kalau sudah salah, korupsi meningkat. Kesalahan pembuatan laporan keuangan itu karena perilaku korupsi, kebodohan, dan lemahnya regulasi. BPK haruslah sama-sama serius ikut memberantas korupsi di negeri ini. BPK juga harus jauh dari kepentingan politik. Namun, lembaga ini tidak bisa mengelak karena politikus dari Senayan ramai-ramai menyesakinya. 
Tidak salah jika dikatakan kinerja BPK mirip parlemen—yang selalu ingin memutarbalikan fakta, merusak independensi, dan profesionalisme sebagai lembaga auditor. Tingkat korupsi di negeri ini sudah sangat mengerikan dan membabi-buta. Sebab, korupsi yang berjibun itu cukup ditukar dengan surat pengakuan pencucian dosa bernama opini wetepe. Edan!  ***

LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv