KOTABUMI (Lampost.co)--Mutasi atau rolling di lingkup pemerintahan Kabupaten Lampung Utara yang menuai kontroversi mulai menemui titik terang. Pasalnya, Komisi Aparatur Sipil Negara telah merekomendasikan untuk membatalkan kegiatan pengalihan tugas jabatan pemerintah daerah setempat.
Hal itu berdasarkan isi surat edaran KASN ditujukan kepada Plt Bupati, Sri Widodo beredar di sejumlah kalangan ASN. Dengan membatalkan empat surat keputusan rolling tersebut yang dilakukan Plt Bupati Lampura, Sri Widodo. Dalam surat KASN dengan nomor R-758/ KASN/2018 tertanggal 6 April, menyebutkan hasil penelusuran tim terpadu lintas sektoral (KASN, Kemendagri, KemenPANRB dan BKN) telah melakukan pelanggaran dua undang-undang.
Secara tersirat KASN, menemukan adanya pelanggaran Merit Sistem dan kewenangan dalam proses dan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi dimaksud. Oleh sebab itu, disampaikanlah rekomendasi demikian.
Berdasarkan penulusuran Lampost.co di lapangan, Rabu (11/4/2018), surat tersebut telah masuk ke protokoler Plt Bupati Lampura. Hal itu didapat dari daftar surat masuk kebagian umum, Setkab Lampura pertanggal 10 April 2018. Dan menurut staf disana telah disampaikan ke bagian Protokoler, untuk diberikan kepada Plt Bupati Lampura.

Namun, Assisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Setdakab Lampura , Yuzar tidak mengetahui adanya surat masuk tersebut. Sebab, menurutnya saat itu ia tidak berada dikantornya karena sedang tugas keluar kota.
"Kalau soal surat rekomendasi itu, saya belum mendengar. Karena kebetulan saat bersamaan sedang ada tugas di daerah Sungkai, "terangnya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR