PAJAK merupakan iuran yang harus dibayarkan kepada negara berdasar pada undang-undang. Dengan demikian, penarikannya dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Dalam Undang-Undang Nomor 16/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5/2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang disebutkan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak merupakan kontribusi kepada negara oleh orang pribadi maupun badan bersifat memaksa dan kontribusi tersebut akan digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan kemakmuran rakyat.



Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir adanya kebocoran pendapatan daerah, terutama pajak, di seluruh kabupaten/kota dan Provinsi Lampung cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera membenahinya agar roda pembangunan dapat berjalan.

Apalagi pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan kepada para wajib pajak, terutama para pengusaha, untuk membayarkan kewajibannya. Sebab, banyaknya kebocoran dari pajak akan menghambat program pembangunan. Hal itu tentunya akan berdampak kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus lebih giat dan tegas lagi untuk mengejar target pajak. Jangan sampai banyak wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibannya membayar pajak.

Pemerintah daerah bisa melakukannya dengan jalan memaksa karena sudah dipayungi undang-undang. Pemerintah daerah bisa memberikan sanksi kepada para wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibannya mulai dari teguran hingga penyanderaan atau gijzeling. Ketegasan dari pemerintah daerah setidaknya diharapkan akan memberi efek bagi para wajib pajak yang membandel.

Masalah aset daerah juga menjadi permasalahan pelik yang dihadapi kabupaten/kota dan Pemprov di Lampung ini. Sebab, banyak aset milik daerah yang dikuasai pihak lain.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 1 butir ke-10 disebutkan pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik negara/daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Dari situ sudah jelas bahwa aset daerah tidak bisa dipindahtangankan atau dikuasai pihak lain selain pemerintah daerah. Banyaknya aset daerah yang berpindah dikuasai pihak lain harus segera dicarikan solusinya agar aset tersebut kembali menjadi milik pemerintah daerah.

Pemerintah daerah harus segera untuk bisa mengembalikan aset tersebut untuk kembali ke pelukannya. Sebab, aset tersebut merupakan milik masyarakat yang didapat menggunakan dana yang berasal dari masyarakat, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR