PRINGSEWU (lampost.co) -- Bupati Pringsewu Sujadi geram setelah mencium aroma pungutan bagi tenaga kerja sukarela (TKS) sebesar Rp5 juta—Rp25 juta per orang untuk dipekerjakan di lingkungan Pemkab Pringsewu.
"Saya meminta kepada oknum yang merasa menerima upeti tersebut agar mengembalikan kepada yang bersangkutan," ujar Sujadi saat upacara memperingati HUT ke-46 Korpri di lapangan Pemkab setempat, Rabu (29/11/2017).
Sujadi menegaskan bila kejadian itu benar, pihaknya akan memberikan batas waktu hingga 29 Desember 2017. "Saya tegaskan, hingga 29 Desember pungutan itu dikembalikan kepada para TKS," kata dia.
Dalam upacara yang dihadiri Unsur Pimpinan Daerah dan para TKS, Sujadi juga meminta kepada para TKS yang ada di barisan masing-masing satker agar memisahkan dan berbaris sendiri di sebelah kanan podium. Terlihat sekitar 100 lebih TKS berbaris tersendiri.
Bupati meminta kepada para TKS agar tunjuk tangan jika untuk menjadi TKS telah mengeluarkan uang sebesar Rp5 hingga Rp25 juta. Menurut dia, pungli itu janganlah sampai dilakukan untuk perekrutan TKS.
Sujadi menjelaskan tidak tahu-menahu tentang adanya proses perekrutan TKS di seluruh lingkungan Pemkab Pringsewu. "Saya tidak tahu adanya perekrutan TKS tersebut, saya tidak mau menandatanganinya," ujarnya.
Untuk itu saya meminta kepada Wakil Bupati Fauzi  dan Sekretaris Kabupaten Budiman agar melakukan pengawasan terhadap perekrutan tersebut. Jika ada perekrutan, harus benar-benar selektif mungkin.
"Kepada Bapak Wakil dan Sekkab mari sama-sama mengawasinya," ujar Sujadi.
Kepala BKD Pringsewu Romzi Lalim mengatakan data dari BKD sudah ada 1.024 pegawai harian lepas. "Mereka ada gajinya dengan APBD, yakni untuk pemkab, RS, puskesmas, dan kecamatan," kata dia. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR