BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Konstelasi pemilihan umum (pemilu) akan digelar pada 17 April 2019 mendatang. Sosok suami istripun ikut meramaikan pesta demokrasi untuk duduk sebagai anggota legislatif menjadi wakil rakyat diberbagai tingkatan.

Seperti suami-istri yang ikut berkompetisi dalam Pemilu 2019 yakni Aziz Syamsudin dan Nurlita Zubaedah. Aziz Syamsudin merupakan politisi Partai Golkar petahana yang kembali maju menjadi Anggota DPR RI Dapil Lampung 2. Sementara sang istri, Nurlita Zubaedah maju sebagai sentor dan terdaftar menjadi bakal calon anggota DPD RI Dapil Lampung dengan dukungan perseorangan 3.216 orang.



Kemudian Ketua DPD Partai Gerindra Lampung, Gunadi Ibrahim maju sebagai bakal calon anggota DPR RI Dapil Lampung 1 nomor urut 2. Sementara istrinya Dwita Ria Gunadi petahana DPR RI yang kembali maju sebagai legislatif di Dapil Lampung 2 dengan nomor urut 1.

Suami-istri politisi Partai Demokrat juga tak kalah pamor yaitu Yandri Nazril dan Ernita. Yandri Nazir petahana yang maju menjadi wakil rakyat DPRD Provinsi Lampung dari Dapil Lampung 8 Kabupaten Lampung Timur. Sementara Ernita merupakan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang maju sebagai bakal calon anggota DPR RI Dapil Lampung 1 dengan nomor urut 3.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal maju sebagai bakal calon anggota DPR RI Dapil Lampung 2. Sementara sang istri Idawati maju sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandar Lampung.

Keluarga Wali kota Bandar Lampung Herman HN juga ikut maju dalam kompetisi Pemilu 2019. Istrinya, Eva Dwiana yang menjadi anggota DPRD Lampung maju kembali melalui PDI Perjuangan untuk Dapil 1 Kota Bandar Lampung dengan nomor urut 1. Sementara putrinya, Rahmawati Herdian juga berebut kursi DPRD Lampung maju di Dapil 8 Lampung Timur.

Selanjutnya Min Yuanah Yusuf Kohar istri dari Wakil Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar juga maju dalam konstelasi pemilu 2019. Min Yuana terdaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandar Lampung nomor urut 3.

Pengamat politik dari Universitas Lampung, Robi Cahyadi mengatakan bahwa dulu politik dinasti tidak diperbolehkan, namun setelah Mahkamah Konstitusi memperbolehkan maka dipersilahkan.

"Silahkan saja tidak ada larangan. Asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan maka dipersilahkan," katanya kepada Lampost.co, Rabu (12/8/2018)

Ia juga mengatakan bahwa secara sosial hal tersebut mejadi sorotan. "Namun kalau hanya untuk mendompleng popularitas suami atau istri yang lebih populer. Apabila sosok tersebut belum terbukti sebagai poitisi ulung, hal itu menutup peluang orang lain yang mempunyai kemampuan untuk maju," kata akademisi ilmu pemerintahan ini.

Foto: Ilustrasi

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR