KRUI (Lampost.co) -- Tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), anggota DPRD kabupaten tidak boleh melakukan studi banding ke luar negeri. Hal ini dikatakan Kabag Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Pesisir Barat Ismail kepada Lampost.co, saat ditemui dikantornya, Rabu (30/5/2018).

"Secara resmi harus ada izin Kemendagri kalau hendak ke luar negeri.  Enggak boleh ada kunjungan ke luar negeri tanpa izin Kemendagri. Dalam pertanggungjawabannya tidak boleh," kata Ismail.



Disinggung tentang adanya foto beberapa anggota dewan Pesisir Barat yang diduga berlokasi di luar negeri diperkirakan masih dalam rangkaian kegiatan studi banding yang dilakukan. Ismail menilai mungkin saja hal itu terjadi adanya anggota dewan setelah selesai melaksanakan studi banding di suatu daerah, kemudian melanjutkan perjalanannya ke luar negeri untuk berlibur atau kepentingan dan tujuan lain.

"Kalau ada satu dua yang ke luar negeri itu diluar kontek (studi banding) kita, dan biaya mereka ke sana tidak ditanggung negara," kata dia.
 
Awal ramadan 1438 H ini, kata dia, anggota dewan DPRD Pesisir Barat memang melaksanakan studi banding. "Komisi A ke Baturaja (Sumsel) dan Komisi B dan C ke Batam, waktunya selama lima hari. Laporan akhir hasil studi banding mereka belum saya terima," kata Ismail.

Ia mengatakan tujuan studi banding yang dilakukan dewan tentunya berkaitan dan dapat menigkatkan tugas fungsi pokok sesuai tugas komisi masing-masing. "Di dewan memang program studi banding ada tiga kali dalam setahun, tetapi daerah tujuan studi banding tersebut ditentukan berdasarkan hasil rapat komisi masing-masing," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR