KOTABUMI (Lampost) -- Staf Kepresidenan Republik Indonesia berjanji selesaikan sengketa tanah ulayat warga Sungkai Bunga Mayang dalam waktu tidak lama lagi. 

Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Presiden-RI, Riyan Sumindar saat menyerap aspirasi masyarakat tiga kecamatan, yakni Sungkai Selatan, Sungkai Utara dan Bunga Mayang. Sebagai wujud kehadiran pemerintah ditengah-tengah masyarakat dalam menjawab permasalahan terjadi warga VS PTPN7 Bunga Mayang di Gedung Sesat Jaya Putra, Desa Negarabatin, Kecamatan Sungkai Utara, Jumat (30/11/2018) malam.



"Kami pastikan dalam dua pekan kedepan tim khusus akan turun kesini, untuk memastikan semua sesuai dengan fakta dilapangan. Jadi nanti akan kita melibatkan lintas kementrian dan sektoral. Sampai didaerah, seperti Polda Lampung, Polres dan Pemkab Lampura," kata dia dalam wawancara dengan awak media.

Menurutnya, apa yang disampaikan masyarakat terkait lahan sengketa bermasalah sebagaimana di ungkapkan warga, kuat dugaan adanya penyerobotan dari pihak PTPN7. Seperti di HGU 10 seluas 77,8 Ha dan HGU 07 seluas 461 Ha yang menjadi keluhan. Sebab, sejak 2008 sampai dengan saat ini belum menemui titik terang meski telah melalui berbagai jalur maupun pendekatan sampai ke tingkat pusat.

"Surat yang disampaikan oleh sabai sai kemarin sudah masuk ke Mensesneg. Dan ini berada disini untuk menyerap aspirasi. Kami pastikan dalam dua bulan kedepan akan terang-benerang tidak seperti yang lalu-lalu," ujarnya.

Ketua Sabaisai Lampura, Syahbudin Hasan menambahkan bahwasanya apa yang dikeluhkan masyarakat itu telah melalui kordinasi dengan seluruh instansi sampai ditingkat pusat. Sampai masyarakat dibuat jenuh karenanya seolah tidak ada penyelesaian. Sebagai konsekwensi diterima warga mengalami hal itu dilapangan, sehingga hal itu disambut positif karena dapat menyelesaikan masalah.

"Itu ceritanya pak, apa yang disampaikan tersebut telah kita cek dilapangan. Demikian adanya, lahan masyarakat diserobot oleh PTPN7. Sehingga mereka meminta haknya," katanya.

EDITOR

Firman Luqmanulhakim

TAGS


KOMENTAR