BANJIR telah menghancurkan asa petani dengan rusaknya ribuan hektare tanaman padi di sentra-sentra produksi beras utama di Lampung. Fenomena itu tentu akan menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan di Sai Bumi Ruwa Jurai.

Amat wajar para petani menjerit. Di Lampung Timur petani setempat menderita kerugian besar akibat banjir merendam tanaman padinya. Setidaknya petani merugi hingga Rp95,526 miliar dari 3.538 hektare tanaman padi gagal panen (puso).



Di Lampung Tengah ada 2.612 hektare tanaman padi terendam. Ratusan hektare di antaranya terancam puso karena terendam berhari-hari. Dinas Pertanian Lampung Tengah hanya memiliki cadangan bibit membantu 500 hektare sawah yang puso.

Pun halnya di Lampung Selatan. Lahan sawah terendam awal bulan lalu, menurut Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan setempat, mencapai 4.883 ha. Dari jumlah itu 2.534,25 ha tanaman padi petani setempat mengalami puso.

Namun petani yang dirundung persoalan bukan saja mereka yang lahannya diterjang banjir. Di Mesuji, petani setempat enggan menjual gabah ke Bulog. Selain kesulitan menjangkau titik jual, rendahnya harga pembelian juga menjadi kendala.
 
Persoalan itu senada dengan hasil survei harga produsen gabah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung akhir Februari lalu, saat harga gabah kering panen di tingkat petani Lampung turun 1,36% dibandingkan bulan sebelumnya.
Kita tentu amat prihatin dengan penderitaan petani Lampung. Sudah sawah mereka rusak akibat banjir, bantuan bibit dari pemerintah pun terkesan lambat diberikan. Jika pun mereka berhasil panen, harga gabah terhempas jatuh di pasaran.

Fenomena itu menguatkan postulat Indonesia negara agraris hanya jargon. Ukuran bangsa ini sebagai negara agraria hanya sebatas luas lahan atau besaran produktivitas pertanian dan belum berlandaskan tingkat kesejahteraan para petaninya.

Petani merupakan pelaku utama pembangunan bangsa ini, utamanya dalam menjamin ketersediaan pangan dan bahan pangan di Tanah Air. Namun sampai saat ini petani kita terus berhadapan dengan berbagai persoalan krusial, terutama masalah kemiskinan.

Demikian penting peran petani, sehingga pemerintah harus memberi solusi permanen. Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan fleksibilitas 20% harga pembelian pemerintah saat ini masih bersifat reaksioner.

Kebijakan tersebut belum begitu ampuh memperkuat daya saing dalam Bulog menyerap gabah petani ketimbang tengkulak. Akibatnya daya serap Bulog tidak mencukupi target dan ujung-ujungnya menjadi pembenaran untuk kebijakan impor beras.

Petani kita juga butuh solusi permanen terutama bantuan terkait hal teknis, seperti infrastruktur pendukung produksi pascapanen untuk petani, seperti gudang dan pengering. Apalagi musim panen raya tahun ini berbarengan dengan musim hujan.

Upaya membangun kedaulatan pangan sepatutnya tidak hanya dengan meningkatkan volume produksi, semisal menambah periode tanam. Melindungi dan memperkuat petani di republik ini harus menjadi fondasi utama negara agraria berkedaulatan pangan.

PENULIS

Tim Redaksi Lampung Post

TAGS


KOMENTAR