Jakarta (Lampost.co) -- Muhamad Ali dikabarkan akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN (Persero) menggantikan Sofyan Basir. Keputusan itu diambil usai Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-I.
 
Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro mengatakan, Dewan Komisaris PLN telah memutuskan Muhamad Ali sebagai pengganti Sofyan Basir. Pernyataan resmi pengangkatan tersebut sebagai sedang diracik oleh pihak PLN.
 
"Pernyataan resmi sudah disiapkan PLN. Karena sudah di level Dekom PLN keputusan terkait," kata Wianda, di Jakarta, Kamis (25/4/2019). 

Sebelum ditunjuk menggantikan Sofyan Basir sebagai Plt Direktur Utama PLN, Muhamad Ali menjabat sebagai Direktur Human Capital Management PLN.
 
Seperti diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. "KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan tersangka SFB (Sofyan Basir)," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
 
Bukti-bukti keterlibatan Sofyan dalam kasus ini dikumpulkan penyidik dari proses penyidikan hingga persidangan tiga tersangka sebelumnya, yaitu Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan bos BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.
 
Ihwal keterlibatan Sofyan terjadi pada Oktober 2015. Direktur PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang mengirimkan surat kepada PT PLN (Persero) memohon pada agar memasukan proyek ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
PLN menanggapi surat itu. Akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
"Diduga telah terjadi beberapa kali pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu SBF (Sofyan Basir), ENI (Eni Saragih), dan Johannes Kotjo membahas proyek PLTU," ujar Saut.
 
Saut mengatakan usai sejumlah pertemuan, pada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-I karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.
 
Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan pembangunan infrastruktur kelistrikan (PIK).
 
Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam RUPTL PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka.
 
"Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA (power purchase agreement) antara PLN dengan BNR (BlackGold Natural Resources) dan CHEC (China Huadian Engineering Company) segera direalisasikan," pungkas dia.
 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR