UPAH menjadi isu aktual sekaligus krusial setiap akhir tahun. Mengapa? Karena setiap tahun pemerintah menetapkan upah minimum. Upah minimum adalah mekanisme perlindungan pemerintah atas kesejahteraan buruh. Artinya, pemerintah melakukan pemihakan terhadap buruh.

Dalam hal ini, negara hadir. Keharusan negara hadir karena mekanisme pasar tidak dapat memberikan keseimbangan. Banyaknya tenaga kerja dibanding kesempatan kerja menjadikan buruh berada pada posisi yang lemah, yaitu sebagai penerima harga. Tidak ada posisi tawar. 



Sewajarnya, buruh diuntungkan dengan mekanisme ini. Akan tetapi, mengapa justru buruh yang selalu ribut setiap penetapan upah minimum? Pertama, memang sudah terbentuk pandangan bahwa upah adalah murah. Ini tidak terlepas dari strategi lama yang “menjual” upah murah sebagai daya saing dalam konteks ekonomi.

Kedua, dulu buruh tidak bisa berbuat, tetapi saat ini ada kesempatan buruh bersuara memperjuangkan aspirasi. Bahkan, organisasi buruh makin kuat. Kedua hal ini bermuara pada perjuangan buruh menuntut perbaikan kesejahteraan.

Memang setiap tahun buruh harus berjuang meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah pun memfasilitasinya melalui upah minimum. Setiap tahun upah minimum memang naik, tetapi kenaikan upah ini hanya mengejar kenaikan harga. Kapan kesejahteraan buruh akan naik bila demikian? Inilah dasar tuntutan buruh yang tidak pernah berhenti. Mekanisme yang ada terus disempurnakan dalam rangka mengakomodasi aspirasi buruh dan pengusaha sehingga mencapai keseimbangan.

Persoalannya, upah minimum memang hanya bersifat perlindungan kesejahteraan buruh. Lalu, bagaimana buruh menuntut peningkatan kesejahteraan? Dalam hal ini dikenal dengan upah sektoral serta struktur dan skala upah.

Berdasarkan upah minimum, dapat ditetapkan upah sektoral. Setiap sektor ekonomi berbeda-beda kinerjanya, karena itu selayaknya berbeda pula imbalan atas pekerjanya. Ini merupakan kesepakatan antara pekerja dan perusahaan sehingga saling menguntungkan. Selama ini upah minimum dijadikan sasaran penuntutan perbaikan kesejahteraan buruh.

Upah sektoral jarang sekali menjadi sorotan. Pemerintah juga tidak berada pada posisi untuk mengintervensi sebagaimana upah minimum, yang memang bersifat perlindungan. Di sinilah kedewasaan buruh dan pengusaha untuk saling berbagi dan memberi sehingga menguntungkan kedua pihak. 

Selanjutnya adalah struktur dan skala upah. Setiap perusahaan diharapkan memiliki struktur dan skala upah. Artinya, ada perbaikan kesejahteraan yang diberikan kepada buruh berdasarkan keahlian, pengalaman, dan pendidikan/latihan serta masa kerja. Semua ini sudah ada peraturannya, tapi selama ini implementasinya yang tidak terpantau.

Pemerintah cenderung hanya mengawasi upah minimum, itu pun rasanya belum optimal dan efektif. Hal ini yang justru menjadikan tuntutan upah menjadi masif. Di sisi lain, memang belum banyak upah sektoral yang ditetapkan. Jarang juga ada pemantauan pemberlakuan struktur dan skala upah pada perusahaan.

Dalam kadar tertentu, perusahaan multinasional dan go public sudah relatif baik karena memang ada tuntutan atas kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum merupakan komitmen internasional, tetapi pada perusahaan nasional dan lokal yang jumlahnya banyak sejauh mana komitmen kepatuhan hukumnya.  

Upah Minimum

Kita harus mengembalikan kedudukan upah minimum sebagai perlindungan kesejahteraan. Perjuangkan perbaikan kesejahteraan melalui upah sektoral serta struktur dan skala upah. Memang perdebatannya lebih rumit dibandingkan upah minimum. Upah minimum saja yang cenderung lebih sederhana masih menyisakan banyak kelemahan.

Memang pemerintah berhasil membuat perdebatan upah minimum hilang dengan mematok penyesuaian dengan indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara aturannya upah minimum didasarkan atas kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan ekonomi.

Kenaikan kebutuhan hidup layak (KHL) adalah inflasi, tetapi inflasi pada barang-barang yang membentuk KHL. Bisa jadi kenaikan KHL tidak sama dengan inflasi karena kenaikan KHL langsung terasa oleh konsumen sebab merupakan barang kebutuhan pokok dan sehari-hari.

Begitu harga beras, cabai, telur, dan gula naik, langsung terasa oleh masyarakat utama buruh. Berapa besar intensitasnya. Inilah penyesuaian upah agar upah minimum tidak turun dari tahun sebelumnya. Jika survei KHL dianggap menjadi titik rawan, dapat diminimalkan dengan meminta lembaga independen, yaitu BPS.

Sementara perbaikan kesejahteraan dicerminkan pertumbuhan ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi menggambarkan adanya perbaikan perekonomian. Wajar jika buruh ikut menikmatinya. Kenaikan produktivitas adalah prestasi buruh dalam berkontribusi terhadap perekonomian.

Wajar pula bila buruh mendapat insentif atas kinerjanya tersebut sehingga menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik. Saat ini produktivitas buruh tidak lagi menjadi pertimbangan dalam kebijakan upah minimum. 

Penyederhanaan penetapan upah minimum dibutuhkan sehingga menciptakan stabilitas dan kepastian upah (baik untuk buruh dan perusahaan). Namun, substansi dan prosesnya harus tetap diperhatikan sehingga dapat meminimalkan perdebatan dan bahkan konflik upah.  

Dengan pola yang ada saat ini, terjadi keseragaman kenaikan upah minimum. Tahun lalu (2018), kenaikan upah minimum sebesar 8,71% dan tahun 2019 yang akan datang sudah ditetapkan kenaikannya sebesar 8,03%. Dengan kenaikan ini, tidak ada akomodasi kewilayahan yang masalah dan dinamikanya berbeda-beda.

Setidaknya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan tidak lupa mengakomodasi produktivitas. Secara teknis, hal ini sederhana karena masing-masing daerah datanya sudah tersedia. Kalaupun harus ada perhitungan, rumusnya sangat sederhana.

Dengan acuan pertumbuhan yang baku tersebut, UMP Lampung Tahun 2019 sebesar Rp2.241.268 naik Rp166.596. Di Sumatera, Lampung lebih baik dari Bengkulu kenaikan UMP-nya, yang naik Rp151.665. Ini artinya, UMP Lampung hanya lebih tinggi dari Bengkulu. Upah adalah salah satu instrumen meningkatkan kesejahteraan.

Kesejahteraan harus ditingkatkan dengan meningkatkan pendapatan dan mengendalikan kenaikan biaya. Pendapatan ditingkatkan dengan meningkatkan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja (baik oleh pemerintah maupun swadaya). Biaya dikendalikan dengan memperlancar distribusi barang dan jasa, yaitu mempermudah aksesibilitas dan menjamin ketersediaan pasok.

Bawang sudah banyak yang berhasil menanam di Lampung, begitu juga cabai dll. Akan menguntungkan jika arus barang yang serupa dari Jawa khususnya dapat ditekan sehingga harga lebih murah dan produksi lokal pun terpasarkan dengan baik.

Tidak selayaknya melakukan proteksi barang antardaerah, tapi jangan sampai kekuatan distribusi (pasar) mengendalikan produksi. Dalam konteks UMP, negara juga harus hadir pada proses distribusi, khususnya pada barang kebutuhan pokok. Dengan demikian, UMP akan semakin dapat dinikmati manfaatnya dalam memperbaiki kesejahteraan.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR