KOTA AGUNG (Lampost.co)--PEMERINTAH Kabupaten Tanggamus dinilai salah menerjemahkan keputusan Badan Anggaran saat rapat pembahasan KUPA PPAS Perubahan 2017, Senin (25/9). Dalam hal ini Pemkab setempat beranggapan Badan Anggaran meluluskan pembayaran honorer bagi TKS di luar dari 4.830 yang telah diberikan SK pada 2016.
Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, ada tiga poin yang telah ditetapkan sebelum pimpinan rapat mengetok palu. Ketiga poin itu meliputi tidak ada penambahan anggaran honor TKS dalam KUPA PPAS Perubahan 2017 sesuai saran Pemerintah Provinsi Lampung.
Kemudian, terkait selalu ada perubahan mengenai data jumlah TKS yang diberikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanggamus, urusan teknis soal pembayaran honor TKS diserahkan kepada eksekutif dengan memperhatikan advis pemprov.
“Poin terakhir, dalam penganggaran harus mematuhi segala aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, ketiga poin inilah yang menjadi kesimpulan dari hasil rapat pembahasan kemarin," ujarnya, Selasa (26/9/2017).
Mengenai pembayaran honorer TKS diserahkan kepada eksekutif karena inilah merupakan hal teknis dan menjadi domain pemkab. Hal itu dikarenakan BKPSDM Tanggamus memberikan informasi TKS yang selalu berubah. Pada awalnya BKPSDM menyebutkan jumlah TKS Tanggamus 2016 4.830 yang kemudian dianulir menjadi 4.540.
“Begitu pula dengan jumlah total TKS di 2017 yang awalnya 5.444 diubah menjadi 5.586. Karena jumlah yang selalu berubah inilah, kami serahkan urusan teknis itu kepada eksekutif. Tapi pada prinsipnya sesuai dengan advis provinsi, bahwa tidak ada penambahan jumlah pembayaran honor TKS," kata dia.
Saat rapat pembahasan, Kabid Mutasi BKPSDM Tanggamus Gunawan mengatakan jumlah TKS di 2016 yakni 4.540. Tapi karena ada sebagian TKS yang belum terima SK bupati, tapi sudah menerima honor dari APBD. Sejak awal 2017, pihaknya telah mengeluarkan SK sebanyak 1.046 TKS. Dengan demikian, berdasarkan data terakhir di BKPSDM, jumlah total TKS di Tanggamus 5.586.
"Dari 1.046 ini, belum bisa dijelaskan secara perinci antara yang lama dan yang baru. Ada sebagian TKS yang belum dapat SK Bupati tetapi sudah terima honor, kemudian kami koordinasikan hal ini dengan pihak SKPD agar dibuatkan SK," kata dia.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tanggamus Hilman Yoscar menjelaskan pihaknya menganggarkan dan sebesar Rp65 miliar selama tahun 2017 berdasarkan dari data dari BKPSDM.

 

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR