KOTA AGUNG (Lampost.co)-- Belum ada payung hukum yang bisa dijadikan dasar pengangkatan pegawai honorer di semua instansi. Hal ini merupakan hasil koordinasi DPRD Tanggamus di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta pada Jumat (24/11).
Menurut keterangan Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, kedatangan rombongan diterima oleh bagian humas Kemenpan RB, Wasito. Bahwa hingga saat ini belum ada payung hukum berkenaan pengangkatan tenaga honorer. Sementara soal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) masih menunggu Peraturan Pemerintah yang mengatur juklak juknis mekanisme pengangkatannya.
"Ditegaskan, P3K ini bukan pengganti status untuk tenaga honorer. P3K merupakan status pegawai yang direkrut oleh pemerintah pusat dan melalui proses seleksi selayaknya perekrutan pegawai ASN," jelasnya, Senin (27/11/2017).
Menyikapi polemik TKS di Tanggamus, DPRD sudah membentuk panitia khusus (pansus). Tujuan pansus untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya mengenai TKS, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dalam upaya penyelesaiannya. Tetapi dikarenakan masih dalam agenda penyusunan RAPBD 2018 yang harus diselesaikan pada akhir November maka Pansus TKS belum bergerak. 
 

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR